Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS pernah menjadi satu-satunya partai oposisi dalam pemerintahan Mega. Padahal saat itu PKS hanya memiliki 7 kursi di DPR.
"Tapi malah suara kami naik dari 7 kursi menjadi 14 kursi," kata Hidayat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau sekarang di luar pemerintahan, bisa jadi malah nasibnya seperti tahun 2004 atau seperti PDIP yang 10 tahun di luar pemerintahan dan kemudian menjadi pemenang," harapnya.
PKS tak menyanggah ada tawaran menteri dari kubu Jokowi-JK. Namun partai yang didominasi warna putih ini meminta agar kubu Jokowi-JK tidak merayunya. PKS juga tak akan memberikan restu jika ada kader yang membelot.
"Jadi berikan saja (kursi menteri) pada kawan-kawan itu. Biarkan kami berada di luar kabinet dan mari berlomba memberikan yang terbaik bagi bangsa," katanya.
Sebab kata Hidayat, partai koalisi Jokowi-JK bahkan belum mendapat jatah menteri. PKS berkomitmen akan terus mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
"Kita akan konsisten mengkritisi kebijakan. Tapi kalau kebijakan bagus, kalau kami kritsi adalah bagaimana kemudian kebagusan ini betul-betul untuk seluruh rakyat bukan sekedar kepada mereka yang memilih Pak Jokowi-JK," tutupnya.
(kff/kha)