"Kita akhirnya memilih Pilkada langsung. Tetapi PD memberikan opsi setelah mendengar aspirasi masyarakat," ujar Ketua Fraksi PD Nurhayati. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara peluncuran buku 'Meretas Ketertinggalan Daerah Kepulauan' yang ditulis Politikus PD asal Papua Michael Wattimena di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014).
Nurhayati mengatakan Fraksi PD DPR menyetujui pelaksanaan Pilkada langsung asalkan memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan partainya. Beberapa syarat misalnya soal kelayakan calon dan transparansi pembiayaan Pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau 10 syarat ini terpenuhi maka PD ingin memperbaiki yang sudah ada," tambahnya.
Selain itu, PD tidak menginginkan RUU Pilkada dicabut oleh pemerintah dengan alasan pembahasan RUU Pilkada telah masuk dalam tahap akhir dan perumusan RUU Pilkada telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Nurhayati menegaskan dengan sikap PD yang memberikan persyaratan pada RUU Pilkada, maka partainya ingin berada di posisi penyeimbang antara koalisi Jokowi JK dan koalisi Merah Putih.
"Kita penyeimbang. Kita punya opsi sendiri," ucapnya.
(fiq/trq)