FPI Sebar Spanduk Tolak Ahok, Gerindra DKI: Itu Hak Publik

Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menyebarkan beberapa spanduk berisi penolakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Wakil Ketua DPRD sementara, M Taufik, menganggap langkah FPI wajar dalam kehidupan demokrasi.

"Itu kan hak publik untuk menyampaikan," ujar Taufik saat berbincang di kantornya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2014).

Taufik mengatakan secara otomatis Ahok yang saat ini duduk di kursi Wagub DKI akan naik menjadi DKI-1 menggantikan Jokowi yang ke Istana. Secara hukum dan konstitusi aturannya memang demikian.

"Aturannya begitu, tapi hak publik (untuk menyatakan aspirasinya juga) nggak dilarang. Jadi silakan saja," lanjut politikus Gerindra ini.

FPI DKI Jakarta diketahui memasang dan menyebar spanduk penolakan mereka terhadap Ahok menggantikan Jokowi di berbagai daerah. Spanduk berukuran 2x1 meter persegi dengan latar belakang putih itu bertuliskan 'TOLAK AHOK.. HARGA MATI'.

"Kita sebar di 5 wilayah, kita tolak Ahok. Kita juga akan demo besar-besaran ke DPRD DKI," terang Ketua FPI DKI, Salim Alatas, kemarin.

Pria yang dikenal dengan nama panggung Habib Selon ini mengatakan pada 24 September massa FPI dan ormas Islam akan datang ke DPRD. Massa akan bergerak dari Petamburan markas FPI.

Menanggapi hal itu, Ahok santai dan memilih tak berpolemik. Dia malah melontarkan pujian atas spanduk yang dipasang FPI di beberapa wilayah DKI itu.

"Biarin saja, ya baguslah," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9) lalu.

(aws/trq)