Politisi PDIP Kritik Pengangkatan Konglomerat Tahir Sebagai Penasihat Panglima TNI

Jakarta - Dato Tahir, bos grup Mayapada diangkat Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebagai penasihat bidang ekonomi dan kesejahteraan prajurit. Diharapkan kehadiran Tahir bisa membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Tapi justru, masuknya Tahir sebagai penasihat itu dikritik politisi PDIP TB Hasanuddin.

"Pengangkatan Dato Tahir sebagai penasihat Panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit merupakan hal yang aneh dan baru kali ini terjadi dalam sejarah TNI," kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Jumat (19/9/2014).

Hasanuddin yang juga pensiunan perwira tinggi TNI ini menguangkapkan sejumlah alasan soal keanehannya itu.

"Pertama, TNI adalah organisasi khusus yang disusun untuk melaksanakan tugas-tugas tempur, sehingga tidak mengenal istilah 'penasihat'. Menasihati apa? dan siapa yang dinasihati? Istilah yang baku sesuai aturan dan kebiasaan adalah: staf ahli, staf umum atau asisten, sesuai UU TNI maupun Perpres yang ada," terang dia.

Kedua, lanjut Hasanuddin, kesejahteraan TNI adalah tanggung jawab negara dan anggarannya diatur/dialokasikan melalui APBN dan didistribusikan sesuai aturan perundang-undangan, jadi tak perlu seseorang atau badan penasihat untuk kesejahtraan prajurit. Yang dibutuhkan adalah kebijakan politik negara untuk mengalokasikan anggaran tersebut.

"Sekali lagi pertanyaannya: menasihati siapa? Dan apa yang akan dinasihatkan? Kalau menasihati urusan kesejahtraan prajurit melalui kegiatan bisnis? Bisnis TNI pun juga sudah dilarang oleh UU TNI no 34/2004," tutup dia.

(ndr/fdn)