ICW menggelar jumpa pers terkait hasil monitoring dana kampanye Pilpres 2014 di Kantor Sekretariat ICW, di Kalibata, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014). Anggota Divisi Korupsi ICW Donal Fariz mengkritisi dana kampanye Prabowo-Hatta yang dianggapnya mustahil.
"Kalau di pilpres dengan cakupan 33 provinsi, 500 lebih kabupaten kota ikut berkampanye, agaknya tidak mungkin biaya kampanye (Prabowo-Hatta) yang dibelanjakan hanya Rp. 166 miliar saja," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat di Pemilu 2014 setelah 5 tahun kemudian, di tengah cost politik yang tinggi, belanja kampanye mereka hanya 166 miliar? Sementara pemilu lalu, Prabowo-Megawati membelanjakan Rp. 257 miliar rupiah. Jadi hampir Rp 100 miliar bedanya," ucap Donal.
Atas alasan itu, menurut Donal mustahil jika 5 tahun kemudian, atau saat ini, dana belanja kampanye Prabowo-Hatta malah berkurang. Ia berharap ada tindak lanjut serius dari para penegak hukum menyelidiki hal itu.
"Di Indonesia ini problem terbesar adalah memberikan sanksi terhadap mereka yang melakukan pelanggaran dan manipulasi terhadap dana kampanye. Penegakan hukum pemilu sangat lemah. Kita punya Bawaslu, kita punya polisi, kejaksaan untuk pidana pemilu, tapi tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan," imbuh Donal.
(bar/dha)











































