Ditemui Tim Transisi, Menpan RB Beri Masukan Hubungan Pusat dan Daerah

Jakarta - Tim transisi Jokowi-JK beberapa hari lalu menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beserta jajarannya. Salah satu hal yang dibahas oleh Menpan RB Azwar Abubakar bersama tim transisi adalah mengenai Rancangan Undang-undang (RUU).

"Jumat (12/9) malam, hampir 3 jam. Memberikan informasi birokrasi secara keseluruhan. Perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita buat, apa yang perlu dicapai, kita kasih semuanya. Termasuk di dalamnya kinerja yang ingin dicapai ke depan," ujar Azwar usai menghadiri acara seminar Gebyar Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang digelar oleh Kemendikbud di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jaksel, Kamis (18/9/2014).

Azwar bersama tim transisi juga membahas UU Administrasi Pemerintahan (Adpem) yang diharapkan selesai bulan ini. Lalu ada juga UU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), UU Hubungan Pusat dan Daerah dan UU Etika Pejabat/Penyelenggara Negara.

"Dimasukkan dari inisiatif DPR sendiri. Kira-kira itulah, 1 sedang dibahas, 3 lagi belum. Yang sedang dibahas itu UU Adpem, yang belum masuk SPIP, hubungan pusat dengan daerah dan etika penyelenggara negara," lanjutnya.

Kemenpan RB disebut Azwar tidak memberikan masukan mengenai jumlah kementerian yang harus dibuat dalam kabinet Jokowi-JK. Ia dan jajarannya hanya memberikan masukan pengintegrasian dan konsolidasi kepada tim transisi.

"Kita tekankan, bukan pada jumlah kementerian tapi yang fragmented itu kita consolidated, dan justru bagus di tingkat Dirjen, tingkat 2, lebih banyak. Orientasinya lebih pada kinerja sehingga tidak perlu terjadi tumpang tindih program. Kita juga memberikan masukan hasilnya dikasih, kan beliau dapat usulan segala macam toh," jelas politisi PAN ini.

Azwar pun mengaku menekankan pentingnya hubungan antara pusat dengan daerah. Juga sejumlah hal yang penting untuk dilakukan dalam pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

"Tidak pada jumlah, mau 34 menteri mau 30, terserah. Itu urusan politik. Determinan apa yang harus diperhatikan, isu-isu yang penting, perintah UU, isu presiden. Hubungan pusat dengan daerah itu perlu juga. Apapun kementeriannya kalau kita tidak bisa atur mekanisme hubungan pusat dengan daerah repot besok," tutur Azwar.

Mantan Wagub Aceh ini pun mengusulkan agar pejabat eselon I dalam jajaran pemerintahan diisi oleh PNS, yang berarti tidak boleh dari orang partai politik. Terkait isu peleburan kementerian, ia pun mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan yang baru.

"(Eselon I) itu harus PNS, nggak boleh berpolitik, dan itu harus terbuka," pungkasnya.

(ear/vid)