"Nggak bisa, ini sudah ketentuannya, apabila kepala daerah mengundurkan diri maka wakil kepala daerah yang mengisi kekosongan itu. Jadi sudah pasti nanti Gubernurnya Pak Ahok," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD DKI, Hasan Basri di Gedung KNPI, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2014).
Hasan menegaskan, isu SARA sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara Islam dan sebagai warga negara kita harus tunduk kepada konstitusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya beri contoh di Minahasa seorang ibu dengan berjilbab itu menjadi kepala desa dengan mayoritas 3 ribu lebih warganya non muslim, mereka memilih beliau, dan orang non muslim mempercayakan beliau sebagai kepala daerah. Ya kita (muslim) bisa menirunya dan percaya kepada non muslim," terang politikus Partai Nasdem ini.
Selain itu terhadap rencana demo besar-besar FPI di gedung DPRD DKI pada 24 September mendatang, dia tidak mempermasalahkannya. Asalkan demo tidak bersifat anarkis.
"Demo hak warga negara, apabila polisi sudah memberikan izin ya nggak apa-apa. Demo silahkan aja tapi tidak merusak fasilitas dan mengganggu hak orang lain. Kalau sampai anarkis mereka berurusan dengan TNI dan Polri," pungkasnya.
(tfn/dha)