Sekjen PPP kubu Suryadharma Ali, Syaifullah Tamliha, sudah mengungkap soal kontrak politik bagi-bagi kursi pimpinan DPR dan MPR. Menurut Tamliha, kursi Ketua DPR diberikan untuk Golkar, sedangkan kursi Ketua MPR untuk PD.
"Itulah ada kontrak politiknya. Saya sendiri kok yang ikut merumuskan itu. Ya kontrak politiknya ya jelas, Ketua DPR-nya Golkar, Ketua MPR-nya Demokrat," kata Tamliha di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Koalisi merah putih kami harapkan bisa memaklumi kebijakan Partai Demokrat ini karena pemilihan langsung selama ini ada di pemerintahan SBY," ujar Ketua Harian PD, Syarief Hasan, dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat di Graha Kramat VII, Jl Kramat Raya 146, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).
Akankah Koalisi Merah Putih memaklumi sikap PD?
(trq/erd)