Jadi Pembicara Seminar, Wamendikbud Bicarakan Keterlambatan Buku Sekolah

Jakarta - Dinas Pendidikan Tinggi (Dikti) adakan seminar bersama peserta program Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T). Wamendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim jelaskan mengenai keterlambatan distribusi buku-buku pelajaran sekolah.

Program SM-3T ini merupakan program afirmasi untuk menciptakan guru profesional yang berkualitas yang akan dikirim ke daerah-daerah di Indonesia, khususnya daerah tertinggal. Hadir dalam seminar ini sebanyak 1.500 peserta program SM-3T.

"Program afirmasi ini tujuannya adalah untuk mengangkat wilayah-wilayah yang perlu kita angkat tapi ada yang lebih penting, kita ingin guru-guru yang profesional. Guru-guru baik yang handal ini kita inginkan keluar dari program SM-3T," ungkap Dirjen Dikti Djoko Santoso dalam sambutannya saat membuka acara di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Kamis (18/9/2014).

Menurut Djoko, program ini tujuan utamanya adalah untuk normalisasi standar pendidikan. Dalam kesempatan ini, Wamendikbud Musliar Kasim memberikan pengarahan kepada para peserta mengenai Kurikulum 2013 (K13). Ia pun mengangkat mengenai isu keterlambatan distribusi buku-buku pelajaran ke sekolah-sekolah.

"Kalau adik-adik ditanya kenapa bukunya belum sampai, berikan jaminan pada guru-guru di desa, kalau buku belum sampai, pelajaran bisa jalan kan. Karena kita sudah kirim CD soft copy yang bahannya sama seperti buku," kata Musliar.

Menurut Musliar, Kemendikbud sudah mengirimkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk mem-print out bahan pelajaran dari CD jika buku-buku pejaran belum diterima sekolah, tidak perlu semua, namun bahan yang diperlukan saja. Dananya bisa diambil dari dana BOS.

"Di Kalteng belum ada satupun buku yang sampai. Saya tanya, jalan nggak kegiatan belajar mengajar? Katanya jalan," cerita Musliar.

Pria yang juga merupakan pengajar ini pun mengatakan dalam K13, Kemendikbud berperan aktif dalam pembuatan buku-buku pelajaran. Musliar menjelaskan bagaimana proses pengadaan buku pelajaran sekolah.

"Kita yang sediakan secara gratis. Hak cipta buku di kita (Kemendikbud). Siapa yang terlibat? LKPP yang menentukan pemenagan tender dan melakukan kontrak dengan penyedia, penyedia yang menerima pesanan, mencetak, dan mengirimkan buku ke sekolah, Disdik, sekolah yang memesan buku, Kemendikbud memonitoring," jelas Musliar.

Dalam penjelasannya itu, Musliar juga menyatakan bahwa salah satu alasan keterlambatan buku adalah karena banyak sekolah-sekolah yang belum juga memesan buku pelajaran hingga waktu yang ditentukan. Peranan Disdik yang kurang disebutnya juga menjadi salah satu kendala.

"Keterlambatan buku bukan semata hanya kesalahan Kemendikbud saja. Tapi ada peranan dari kelima pihak ini," tutup Musliar.

(ear/jor)