Golkar Bantah Ada Bagi-bagi Kursi Pimpinan DPR di Koalisi Merah Putih

Jakarta - Sekjen PPP Syaifullah Tamliha membeberkan kontrak politik di Koalisi Merah Putih soal bagi-bagi kursi Pimpinan DPR dan MPR. Wasekjen Golkar membant‎ah adanya kontrak tersebut.

"Saya baca kontrak yang ditandatangani, tidak ada," kata Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa saat dihubungi, Kamis (18/9/2014).

Lalu Mara merujuk pada kontrak bertajuk ‎"Piagam Koalisi Merah Putih, Indonesia Bangkit" tertanggal 14 Juli 2014‎. Dalam dokumen itu, tak ada perjanjian yang merujuk soal pembagian kursi Pimpinan Ketua DPR. Piagam ini berisi penjelasan Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan nasional seperti UUD 1945.

‎"Dalam piagam Koalisi Merah Putih tidak ada dibahas pembagian kursi Pimpinan DPR, termasuk tidak ada satu pun kalimat bahwa Koalisi Merah Putih ini untuk memenangkan Pak Prabowo-Hatta. Tidak ada," tutur Lalu yang merupakan orang dekat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie ini.

‎Sebelumnya, sambil menjelaskan soal polemik di tubuh PPP, Sekjen PPP kubu Suryadharma yakni Syaifullah Tamliha menyebut adanya kontrak politik Koalisi Merah Putih yang memuat pembagian jatah kursi Pimpinan DPR. Golkar diproyeksikan menduduki kursi Ketua DPR.‎

"‎Itulah ada kontrak politiknya. Saya sendiri kok yang ikut merumuskan itu. Ya kontrak politiknya ya jelas, Ketua DPR-nya Golkar, Ketua MPR-nya Demokrat," kata Tamliha kemarin (17/9).‎

Jatah kursi Ketua DPR bakal diisi Partai Golkar, dan kader parpol anggota Koalisi Merah Putih mengisi empat Wakil Ketua DPR. Sementara Demokrat mengisi kursi Ketua MPR.

"Koalisi Merah Putih semua (untuk Pimpinan DPR). Ketua MPR dibicarakan lagi dengan Demokra‎t," imbuh Tamliha.‎

(dnu/trq)