Perlu Di-reshuffle Menteri yang Tak Bisa Tangani Tsunami

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat perlunya dilakukan reshuffle terhadap para menteri yang terbukti tidak dapat menangani Aceh pascabencana tsunami."Sebaiknya SBY-JK mengevalusi lagi menteri-menterinya, karena terbukti tidak dapat mengatasi masalah di Aceh. Ini terbukti menteri kita dipilih hanya karena masalah politis, bukan profesional. Kelihatan kok mereka tidak bisa kerja," tukas Anggota DPD asal Aceh Helmy Al Mujahid.Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2005).Maksudnya reshuffle kabinet? "Ya begitulah sepertinya, terutama untuk menteri-menteri yang terkait," tukasnya.Menurut dia, birokrasi penanganan gempa dan tsunami yang dicanangkan pemerintah sangat tinggi sehingga bisa menghambat bantuan yang masuk. Misalnya untuk memberi bantuan saja kita butuh tanda tangan kepala desa dulu. Padahal kepala desanya juga tidak jelas ada di mana."Manajemen pemerintah tidak bisa menangani masalah-masalah ini. Di Aceh sebaiknya segera dibentuk pemerintahan rakyat yang terdiri dari berbagai komponen, termasuk TNI, Polri, DPR dan sebagainya. Tapi jangan menunjuk tim berdasarkan jabatan saja, namun lebih berdasarkan orangnya," usul Helmy.Ketua Kaukus DPD untuk daerah konflik Ikhsan Leulembah menilai, menteri yang perlu di-reshuffle khususnya terkait penyelesaian masalah Aceh antara lain Menko Kesra Alwi Shihab, Menko Polhukam Widodo AS, Menkes Siti Fadilah Supari, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Menhub Hatta Radjasa.Anggota DPD asal Aceh Malik Raden menuturkan, DPD sudah mengerahkan relawan untuk mengangkat jenazah di Aceh, menyalurkan sembako terutama untuk pengungsi yang tidak terjamah posko pemerintah."Program berikutnya evakuasi jenazah lanjutan dan penyaluran makanan pokok bukan instan, serta menerobos daerah sulit seperti Aceh Barat dan Aceh Jaya. DPD sendiri baru pulang dari Aceh kemarin. Ada 4 anggota DPD asal Aceh. Salah satunya dirawat di Medan akibat tsunami," urai Malik. (sss/)