RUU Pilkada Jadi Momentum Perubahan Peta Koalisi?

Jakarta - Partai Demokrat (PD) telah mengambil sikap terhadap RUU Pilkada dengan mendukung Pilkada melalui mekanisme pemilihan langsung. Sikap PD itu sejalan dengan pandangan koalisi Jokowi-JK. Apakah RUU Pilkada bakal jadi titik awal berubahnya peta koalisi nasional?

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai tidak akan pernah ada koalisi yang bersifat permanen di Indonesia. Terlebih lagi kondisi koalisi merah putih yang tidak terikat oleh sebuah kekuasaan.

"Tidak ada koalisi permanen. Ini juga harus diingat oleh kubu Prabowo Hatta dan juga termasuk Jokowi JK," jelas Yunarto saat berbincang, Kamis (18/9/2014).

Executive Director of Charta Politika ini merujuk pada pengalaman Partai Demokrat selama lima tahun ini. Dengan menggandeng banyak partai toh tidak membuat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulus dalam perjalanannya.

Jika seandainya peta politik nasional berubah, Yunarto menduga hanya Partai Gerindra serta PKS saja yang tetap berada di koalisi merah putih. Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto hampir pasti tidak mungkin bergeser. Sedangkan PKS dianggap terlalu berseberangan dengan PDIP maupun Jokowi sendiri.

"Semua partai koalisi sangat mungkin berubah dengan fleksibel, tidak ada yang mengikat," imbuhnya.

Khusus soal RUU Pilkada, Yunarto menduga SBY akan kembali menegaskan sikapnya dalam mendukung pemilihan langsung. SBY sendiri adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan kata lain, SBY adalah salah satu dari hasil produk pemilihan langsung yang justru tengah terancam hilang di RUU tersebut.

(mok/spt)