"Bagus, kita apresiasi itu. Memang sudah seharusnya semua pihak berkepentingan terhadap pilkada langsung, karena itu salah satu capaian reformasi yang penting, konstitusional dan selaras dengan sistem presidensialisme di tingkat nasional," ujar Hanif dalam pesan singkatnya, Rabu (17/9/2014).
Dia berharap tidak hanya Partai Demokrat melainkan parpol lain agar setuju dengan pilkada langsung. Jika tetap bersikeras pilkada lewat DPRD maka hal itu sebagai kemunduran kedaulatan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu, Hanif menyebut kalau koalisi Jokowi-JK juga akan terus melobi dan menjaga komunikasi dengan semua partai. Dia yakin persoalan ini hanya masalah waktu dan memang memerlukan pengkajian mendalam untuk memastikannya.
"Lobi-lobi dan komunikasi terus kita lakukan dengan semua partai agar ide menjaga kedaulatan rakyat melalui pilkada langsung itu bisa diterima semua pihak," sebutnya.
Sebelumnya, sejumlah elit Partai Demokrat seperti misalnya Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan kalau partainya setuju dengan pilkada langsung. Menurutnya, pilkada langsung menyesuaikan hak politik rakyat.
"Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi. Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspirasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara tidak boleh dipangkas," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/9/2014).
Begitupun dengan Wasekjen Ramadhan Pohan yang menilai sistem pilkada langsung saat ini sudah bagus. Namun, perlu dipebaiki secara fundemental agar lebih ideal.
(hat/gah)











































