Soal RUU Pilkada, Mendagri: Bedakan SBY di YouTube dengan di Pemerintah

Jakarta -

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pandangannya soal polemik pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada yang tengah hangat saat ini melalui channel 'Suara Demokrat' di YouTube. Namun menurut Mendagri Gamawan Fauzi, pandangan SBY dalam jejaring sosial itu bukan sikap resmi pemerintah.

"Tolong dipisahkan posisi SBY yang di YouTube itu dengan posisi pemerintah ya. Saya mendapat ampres (amanat presiden) dari beliau untuk membahas ini di DPR," ujar Gamawan usai rapat di Kanto Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Gamawan mengatakan, saat ini ada dua pendapat yang sama-sama kuat soal apakah kepala daerah dipilih langsung atau melalui DPRD. Pemerintah, lanjut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, pemerintah masih dalam posisi menunggu hasil diskusi di DPR.

"Hasil diskusi di DPR itu, kami juga menyiapkan kalau opsi 1 itu (pilkada) langsung menjadi pilihan, maka kita menyarankan ada sejumlah perbaikan kalau pilkada langsung itu. Karena kami menginventarisasi setidaknya ada 12 persoalan yang kami jumpai dalam pemilihan langsung itu yang perlu disempurnakan. Ya regulasinya untuk mencegah dampak yang terjadi selama hampir 10 tahun ini," jelasnya.

Namun jika DPR memilih opsi kedua, yaitu pemilihan melalui DPRD, Gamawan melanjutkan, sistem yang akan dipakai tidak seperti di masa Orde Baru. Akan ada beberapa usulan yang akan disampaikan oleh pemerintah.

"Itulah posisi pemerintah. Jadi tolong dipisahkan bahwa Pak SBY itu beliau berpidato di YouTube itu sebagai Demokrat. Dia menyampaikan sebagai Demokrat, tidak sebagai presiden," imbuhnya.

(rvk/rmd)