"Kita kan minta kekhususan. Ini melekat di DPRD baik untuk kepala provinsi, walikota atau bupati. Kita kan sudah ada noken atau keterwakilan. Itu bukan sistem yang baru. Tapi, ini buat di Papua ya, bukan nasional," ujar Lukas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Dia mengatakan pilkada langsung belum siap dilakukan di Papua. Ada beberapa alasan yang menurutnya sistem ini sulit diterapkan di daerah paling ujung timur di Indonesia tersebut. Selain perpecahan komunitas suku, pilkada langsung tidak cocok dengan kondisi geografis alam di Papua.
"Untuk papua pas lewat DPRD. Pakai cara langsung itu perpecahan komunitas ada, dalam pilkada itu bisa saling bunuh, perang antar komunitas suku. Luar biasa sekali," kata pria bertubuh gempal itu.
Dia pun mengatakan jika memang waktunya sudah siap maka daerah Papua bakal terbuka dengan sistem pilkada langsung. Namun, untuk saat ini, provinsi Bumi Cendrawasih itu belum siap menerapkan pilkada langsung oleh rakyat.
"Belum waktunya sekarang, ke depan semua terbuka tidak ada lagi sistem kepala suku, tidak ada lagi sistem noken," kata mantan Bupati Puncak Jaya tersebut.
(hat/mpr)











































