.webp)
Presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK mempertahankan 34 kementerian yang ada dan tak jadi melakukan perampingan. Apa tanggapan Istana soal postur kabinet pemerintahan mendatang itu?
"Saya belum dapat arahan dari bapak presiden untuk berbicara mengenai komposisi kabinet presiden terpilih Jokowi," ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha di kantornya, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Mengenai komposisi menteri dari profesional parpol dan posisi wakil menteri, Julian juga enggan berkomentar lebih jauh. "Jadi belum ada yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Saya rasa tidak terlalu banyak berubah, tapi saya tidak bisa berikan komentar atau pendapat mengenai hal itu," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang saya ketahui presiden menyampaikan suatu perubahan di struktural kementerian bilamana diubah akan membawa dampaknya. Kalau memang siap melakukan itu tidak apa-apa tapi kalau dilakukan tanpa assesment dan penilaian matang dampaknya bisa kontraproduktif. Itu mungkin sudah dipikirkan Pak Joko Widodo,"paparnya.
Sementara itu Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan terkait wakil menteri, pada pemerintahan SBY diperlukan karena sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya di kementerian keuangan, butuh dua wakil menteri karena padatnya agenda.
"Kementerian keuangan itu ada dua wakil menteri, karena tugasnya komplit, ada rapat-rapat di DPR, DPR-nya nggak mau kalau diwakili eselon 1 nah harus wakil menteri, makanya ada dua wakil menteri keuangan," katanya.
Sudi juga mencontohkan padatnya agenda di Kementerian Luar Negeri. Sebab, ada pertemuan-pertemuan yang tidak bisa diwakilkan oleh eselon 1.
"Menlu juga begitu, luar biasa padatnya di luar negeri, nanti ada urusan dengan menlu banyak yang tidak bisa diwakilkan ke eselon 1. Kita rasakan sekali beban menteri tertentu, makanya ada wakil menteri. Kalau sekarang ada kebijakan baru mungkin ada solusi dan lain sebagainya tentu kebijakan pemerintah baru," tuturnya. (mpr/ndr)
