"Ya ini sekaligus menjawab bahwa tanpa syarat itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi, pada akhirnya kabinet itu isinya ya harus kompromistis, realistis, bahwa menteri itu jabatan politik. Ya mau tidak mau sebagian itu ya tetap diisi kader-kader politik," ujar Wasekjen Golkar Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).
Tantowi menegaskan perlunya kabinet diisi politikus karena dalam praktiknya pemerintah sebagai eksekutif akan bekerja dengan legislatif selaku pengawas. Hal ini membuat kabinet pemerintahan itu harus ada yang diisi dari kader parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun berharap agar tidak ada dikotomi antara politikus dan profesional dalam kabinet pemerintahan. Menurutnya persoalan ini penting agar anggapan kalau kader dari partai politik itu tidak bermasalah belum bisa dijadikan jaminan.
"Jangan lagi kita membuat dikotomi bahwa seolah-olah kader dari partai politik itu tidak bermutu, tidak profesional, pasti korupsi dan seterusnya. Itu kan belum tentu," katanya.
Lantas, bagaimana penilaian Koalisi Merah Putih terhadap penetapan formasi 34 kementerian Jokowi-JK. Menurut Tantowi, pihaknya tidak ingin ikut campur karena urusan kabinet merupakan wewenang presiden dan wakil presiden terpilih.
"Ya kita tidak ikut campur. Ya nanti kita lihat lah bagaimana kabinet ini bekerja.
Pembentukan kabinet ataupun postur maupun siapa-siapa yang dipilih itu tentunya hak prerogatif presiden. Jadi mau besar, kecil, gendut atau kurus itu adalah tergantung kebutuhan," ujarnya.
(hat/trq)