Soal Postur Kabinet Jokowi-JK, Ini Kata Golkar

Soal Postur Kabinet Jokowi-JK, Ini Kata Golkar

- detikNews
Selasa, 16 Sep 2014 14:38 WIB
Jakarta - Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya, 34 kementerian dengan jatah 16 kursi di antaranya untuk kader parpol. Golkar menyindir Jokowi soal postur kabinetnya ini.

"Ya ini sekaligus menjawab bahwa tanpa syarat itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi, pada akhirnya kabinet itu isinya ya harus kompromistis, realistis, bahwa menteri itu jabatan politik. Ya mau tidak mau sebagian itu ya tetap diisi kader-kader politik," ujar Wasekjen Golkar Tantowi Yahya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Tantowi menegaskan perlunya kabinet diisi politikus karena dalam praktiknya pemerintah sebagai eksekutif akan bekerja dengan legislatif selaku pengawas. Hal ini membuat kabinet pemerintahan itu harus ada yang diisi dari kader parpol.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau menafikan apalagi mengharamkan partai politik dalam sistem pemerintahan itu menurut saya tidak realistis, karena banyak kok kader-kader partai politik yang ada di pemerintahan Pak Jokowi dari kader-kader parpol pendukungnya yang merupakan orang-orang pintar dan profesional yang mengerti," sebut Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Dia pun berharap agar tidak ada dikotomi antara politikus dan profesional dalam kabinet pemerintahan. Menurutnya persoalan ini penting agar anggapan kalau kader dari partai politik itu tidak bermasalah belum bisa dijadikan jaminan.

"Jangan lagi kita membuat dikotomi bahwa seolah-olah kader dari partai politik itu tidak bermutu, tidak profesional, pasti korupsi dan seterusnya. Itu kan belum tentu," katanya.

Lantas, bagaimana penilaian Koalisi Merah Putih terhadap penetapan formasi 34 kementerian Jokowi-JK. Menurut Tantowi, pihaknya tidak ingin ikut campur karena urusan kabinet merupakan wewenang presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ya kita tidak ikut campur. Ya nanti kita lihat lah bagaimana kabinet ini bekerja.
Pembentukan kabinet ataupun postur maupun siapa-siapa yang dipilih itu tentunya hak prerogatif presiden. Jadi mau besar, kecil, gendut atau kurus itu adalah tergantung kebutuhan," ujarnya.

(hat/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads