Akankah 16 Menteri Jokowi-JK dari Profesional Parpol Lepas Jabatan di Partai?

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo menyebutkan bahwa 16 kementerian di kabinetnya akan dipimpin oleh orang dari profesional parpol. Lalu, bagaimana dengan permintaan Jokowi agar menterinya melepas jabatan di Parpol?

Dalam konferensi pers di Kantor Transisi, Jl Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014), Jokowi enggan menjelaskan dari partai mana saja ke 16 orang tersebut. Ia pun memilih jawaban politis saat ditanya apakah orang partai itu berasal dari 5 partai pengusungnya.

"Profesional yang berasal dari parpol," ujar Jokowi.

Nama calon menteri itu masih disimpan Jokowi rapat-rapat. Ia menyatakan sudah menerima usulan nama namun belum dipilihnya lagi. "Akan saya sampaikan satu per satu," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi kembali tentang keinginan Jokowi agar menteri pemerintahannya lepas dari jabatan partai, Jokowi kembali memberikan jawaban politis.

"Sudah saya sampaikan bolak-balik," ujar Jokowi singkat.

Ia menyatakan sudah menjelaskan berulang kali tentang keinginannya tersebut. Namun, jika menilik ke belakang, tak pernah sekali pun Jokowi mengeluarkan keputusannya tentang keinginannya itu.

Ditanya dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap menjawab masih harus membahas hal tersebut dengan para ketua umum partai pengusungnya. Pasalnya, keinginannya ini ditentang oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa politisi PDIP. Dari 5 partai koalisinya, hanya Hanura, PKPI dan NasDem yang menyatakan setuju menteri lepas jabatan parpol.

Rapat dengan para ketum diakui Jokowi tak kunjung terjadi karena kesibukan masing-masing personal. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut keinginan Jokowi agar menterinya lepas dari jabatan partai politik tak melalui pembahasan internal partai. Partainya pun belum mengambil sikap terkait keinginan Jokowi.

"Saya kan udah ngomong, saya pribadi inginnya menteri tidak merangkap di struktur partai. Kader boleh lah. Saya juga kan. Ya nggak apa-apa, tapi itu belum kita bicarakan. Tentu saja itu dibicarakan ke seluruh ketum partai," kata Jokowi, Selasa (12/8) silam.

Jadi, akankah para profesional partai di kabinet Jokowi-JK nantinya melepas jabatannya di parpol?

(bil/imk)