Tangani Bantuan Aceh, SBY Diminta Koordinasi Ulang

Jakarta - Aceh Working Group (AWG) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan koordinasi ulang dalam menangani bantuan yang mengalir ke Aceh. Saat ini, banyak masalah yang justru menjadi penghambat pelaksanaan program bantuan dalam rangka emergency respons atas terjadinya musibah tsunami. "Kami meminta presiden melakukan rekoordinasi dengan kabinet termasuk dengan wakilnya sendiri agar koordinasi percepatan bantuan dari dalam dan luar negeri bisa terjadi," ujar Koordinator AWG Rusdi Marpaung di Kantor Imparsial, Jl. Diponegoro, Jakpus, Jumat (7/1/2005). Salah satu masalah yang menghambat program bantuan, lanjut Rusdi, tidak adanya kebijakan tegas pemerintah bagi terlaksananya program bantuan di setiap tahap, termasuk penanggung jawab politik penanganan bencana tingkat nasional. "Apalagi adanya SK Wapres yang kontroversial tentang organisasi penanggulangan bencana. Padahal dalam ketatanegaraan kita tidak dikenal adanya SK Wapres," katanya. Dikatakan Rusdi, saat ini mulai muncul keraguan dari pihak-pihak yang ingin membantu, terutama di lapangan. "Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan pekerjaannya disana tanpa adanya jaminan keamanan. Apalagi masih adanya praktik monopoli bantuan dan birokrasi militer akibat penerapan status darurat sipil," paparnya. Ia menambahkan, jika tidak ada kebijakan tegas terutama soal tugas TNI di lapangan akan menimbulkan kebingungan tentang jenis operasi yang digunakan. Untuk itu, otoritas sipil yakni pemerintah dan DPR harus segera menentukan kebijakan operasi TNI di Aceh. "Karena TNI bukanlah lembaga pengambil keputusan. Jadi jenis operasi perang atau di luar perang harus segera diputuskan," tuturnya. (rif/)