Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada

Jakarta - Panja RUU Pilkada mengupayakan ‎RUU itu disahkan sebelum anggota DPR baru terbentuk. Presiden Terpilih Joko Widodo meminta agar anggota dewan mendengar suara rakyat dan menunda pengerahan RUU ditunda.

"Pertama, kalau saya (minta) ditunda (pengesahan RUU Pilkada). Kedua, kalau bisa pemerintah tarik aja (usulan)," kata ‎Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (15/9/2014).

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menyatakan Pilkada melalui DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. Ia meminta para anggota dewan untuk mendengarkan suara rakyat.

"Dengar suara rakyat. Dengar keinginan rakyat. Kita sudah berjalan pada prosesnya. Yang kurang-kurang perbaiki. Yang belum benar,dibenarkan," ‎ujarnya.

Menurutnya seluruh persoalan yang disampaikan mengenai kekurangan dari Pilkada langsung bisa diselesaikan. Hal itu bisa terwujud asalkan seluruh pihak bekerja sama untuk membuat pemerintahan lebih baik.

"Katanya ada masalah kecurangan. Ya segera ditutup. Money politics ya harus tegas. Orang nggak akan coba-coba lakukan. Law enforcement. Kalau ada kekurangan lagi, apa yang kurang? Konflik horizontal itu akan semakin berkurang kalau kedewasaan kita semua ada. Masalah biaya mahal, katanya mahal‎, jer basuki mawa bea (bahasa Jawa)," ujarnya.

(bil/trq)