Jubir PDIP Setuju Pilgub via DPRD, Tapi Pilkada Kota Tetap Langsung

Jakarta - Presiden SBY mempertimbangkan Gubernur tidak dipilih langsung, sementara bupati dan wali kota dipilih langsung. PDIP setuju dengan pemikiran ini.

"Logikanya masuk. Karena Gubernur itu wakil pemerintah pusat di tingkat Gubernur (provinsi)," kata Jubir PDIP Eva‎ Kusuma Sundari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2014).

Anggota Komisi III DPR ini secara pribadi setuju jika Gubernur tidak dipilih langsung, karena Gubernur adalah representasi pemerintahan pusat di daerah. Namun bupati dan wali kota tetap bisa dipilih langsung.

"‎Jadi memang masuk akal kalau Gubernur dipilih oleh Presiden. Karena dia bukan eksekutor kan. Karena soal kesejahteraan, di UU Otonomi Daerah itu ya Pemkot/Pemkab," tutur Eva.
‎
‎Apalagi Presiden Indonesia nantinya adalah Joko Widodo yang merupakan kader PDIP.‎ Tentu bila Gubernur dipilih tak langsung, maka pemerintah pusat bisa lebih kuat di daerah.

"‎Kalau aku sih setuju. Karena nanti Presidennya kan Jokowi, jadi aku setuju. Kita yang diuntungkan‎," ucap Eva santai.

‎Namun secara umum, Eva menilai Presiden harus bersikap tegas soal polemik RUU Pilkada. Menurutnya, pilkada lewat DPRD bakal memundurkan demokrasi. Maka SBY harus mencegah kemunduran demokrasi.
‎
"Dia mau dikenang apa? Memundurkan demokrasi, sebagai orang yang takut bersaing secara fair?‎" kata Eva berharap SBY mengambil sikap bijaksana.

(dnu/trq)