Usulkan Perombakan Kemenkumham, Ini Alasan Tim Seleksi Menteri

Jakarta - Tim Pakar dan Pokja Redaksi Seleksi Menteri detikcom mengusulkan sejumlah perombakan di Kementerian Hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi-JK. Fungsi perencanaan undang-undang dialihkan ke badan tersendiri sementara urusan HAM dipegang oleh Kementerian Sosial.

Usulan ini disepakati dalam focus group discussion yang berlangsung di kantor redaksi detikcom, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (10/9/2014). Tim pakar Seleksi Menteri detikcom dipimpin oleh Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra Martha Hamzah, dengan empat anggota. Yakni pakar hukum tata negara Refly Harun, pengamat kepolisian Aqua Dwipayana, pakar teknologi informasi Onno Widodo Purbo, dan pakar ekonomi Fauzy Ichsan.

"Kementerian Hukum hanya menangani masalah keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, administrasi hukum dan umum serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Sementara fungsi perencanaan perundang-undangan dipindahkan ke badan pembinaan hukum nasional," kata Ketua Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom, Chandra Hamzah.

Selama ini proses legislasi yang dilakukan oleh eksekutif dikelola oleh Dirjen Perundangan Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet. Tim Seleksi menilai hal tersebut tidak efektif dan efisien sehingga mengusulkan dibentuknya Badan Perundang-undangan.

"Kementerian Hukum dan HAM ini kan banyak sekali tugasnya. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pembentukan regulasi maka harus ada badan khusus yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Nantinya Badan Pembinaan Hukum Negara bisa dilebur ke sini," ujar anggota Tim Pakar, Refly Harun.

Lalu, bagaimana dengan fungsi penegakan HAM yang tadinya ada di Kemenkumham? "Dipindahkan ke Kementerian Sosial," kata Chandra.

Nantinya, Kementerian Sosial akan digabungkan dengan masalah penegakan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian ini bertugas membantu orang-orang termarjinalkan dalam proses pembangunan. Orang-orang miskin tersingkirkan termasuk perlindungan HAM, termasuk perempuan dan anak-anak.

Tim Seleksi Menteri detikcom mengusulkan dua arsitektur kabinet kepada Jokowi-JK. Usulan pertama adalah format kabinet yang eksisting dan yang kedua ialah usulan dengan beberapa peleburan, pemisahan, atau perubahan nama. Pembahasan usulan masyarakat itu juga melihat visi dan misi Jokowi-JK serta usulan masyarakat.

Sebanyak 72 nama calon menteri juga ditempatkan di masing-masing kementerian yang diusulkan. Nama-nama calon dan arsitektur kementerian akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk seminar.

(imk/erd)