Awas! Bancakan Habis Bencana Aceh

Jakarta - Pemerintah tengah mengusahakan dana pembangunan kembali insfrastruktur di Aceh, sekitar Rp 10 triliun pasca bencana gempa dan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan kota-kota pesisir pantai. Dana ini akan digunakan untuk rehebilitasi dan rekonstruksi bumi "Serambi Mekah", baik sarana prasarana, rehabilitasi infrastruktur dan proyek-proyek lain. Baik itu pembangunan kembali perumahan, gedung-gedung, jembatan, jalan, dan prasarana umum lainnya."Proyek-proyek pasca penanggulangan bencana ini cukup besar. Ini yang harus diawasi bersama-sama, jangan sampai bantuan itu dikorupsi seperti yang terjadi di Maluku, Liwa Lampung atau kota-kota lain yang terkena bencana," kata Badan Pekerja Indonesian Corruption Wacth (ICW) Danang Widoyoko saat dihubungi detikcom, Jumat (7/1/2005).Monitoring terhadap dana bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi ini sangat diperlukan, mengingat banyaknya proyek-proyek yang akan dilakukan pemerintah di Aceh. "Kalau bantuan darurat seperti makanan, obat-obatan, selimut, pakaian dan bantuan darurat lainnya relatif lebih kecil nilainya dan mudah dikontrol karena berbentuk barang. Tapi untuk proyek rekonstruksi dan rehabilitasi ini berbentuk uang, dengan jumlah besar," lanjutnya.ICW, lanjut Danang, akan membentuk tim monitoring bantuan ke Aceh ini. Diantaranya dengan membuka pos pengaduan dan merespon komplain dari masyarakat.Karena proyek rehabilitasi ini dikerjakan dalam waktu dekat, ICW memperkirakan pemerintah akan mengambil jalan pintas dengan menunjuk langsung perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan ini, tanpa melalui tender. "Sebab kalau menggunakan tender lebih dari 3 bulan prosesnya. Dan ini dimungkinkan," tambah Danang.Untuk itu, pembangunan pasca bencana alam ini harus diawasi bersama-sama. Apalagi dengan dana yang cukup besar. "Jangan sampai proyek ini hanya jatuh ke kroni-kroni pejabat tertentu saja. Semua harus dilakukan secara transparan," tambahnya.Selain proyek infrastruktur, yang mendesak untuk segera diberikan ke korban gempa dan tsunami adalah bantuan pangan, sandang, papan sementara, dan obat-obatan. Duit yang dibutuhkan untuk program kemanusiaan, sekitar Rp 1,3 trilyun. Pemerintah banyak berharap pada sumbangan dari masyarakat, perusahaan swasta, BUMN, dan dunia internasional. Agar pengusaha tambah bersemangat menyumbang, Departemen Keuangan memberikan insentif berupa pembebasan pajak sumbangan. (jon/)