4 Inkonsistensi Koalisi Merah Putih Pengusung Pilkada Tak Langsung

Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pemilu mengkritik parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pengusul pilkada tak langsung dalam RUU Pilkada. Menurut KIPP, parpol-parpol tersebut tidak konsisten dengan sikap politik mereka.

"Ada 4 inkonsistensi yang ditunjukkan parpol KMP," ujar Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, dalam konferensi pers Koalisi Pemantau Pemilu bertema 'Tolak Pemilihan Kepala Daerah di DPRD!' di CaVa: Lounge & Resto, Jl Cikini Raya No 38, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).

Pertama, kata Jojo, KMP pernah menolak keras sistem noken (pengambilan suara oleh ketua adat melalui musyawarah). Mereka bahkan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap mengarahkan suara. KP2 merasa hal tersebut tidak jauh berbeda dengan mekanisme Pilkada lewat DPRD.

"Tapi dengan sistem yang sama, di ruang yang berbeda sistem ini ngotot diterapkan di Pilkada. Artinya, kalau sebuah sistem menguntungkan ambil kalau merugikan tolak," tegas Jojo.

Kedua, pemilu langsung acap kali disebut-sebut berpotensi mengundang politik uang. Namun, pria bernama lengkap Engelbert Johannes Rohi ini berpendapat jika RUU Pilkada disahkan maka aksi tersebut hanya berpindah dari ruang publik ke kamar elite DPRD.

"Menyoroti adanya praktik uang di Pilkada langsung dan menjadikan praktik dagang sapi di DPRD. Tadinya money politics di ruang publik sekarang ke kamar-kamar elite DPRD. Pilkada tidak langsung tidak serta merta menghilangkan praktek money politics," imbuhnya.

Ketiga, Pilkada langsung dinilai rawan korupsi karena memakan biaya tinggi. Koalisi Pemantau Pemilu menilai tidak konsisten dengan fakta di lapangan yang menunjukkan justru lembaga legislatif paling korup di pamerintahan.

Menurut Jojo, bila ingin Pilkada dipilih melalui DPRD maka dewan harus melakukan prakondisi dengan memperbaiki diri serta citranya sebagai lembaga yang bersih, bebas dari praktik korupsi.

"Keempat tentang penghematan biaya. Memang pemilihan tidak langsung pasti akan menghemat biaya banyak, tapi ini tidak konsisten ketika DPR merenovasi toilet dan pagarnya habis Rp 8,6 miliar kemudian uang rapat Rp 18 triliun. Ini tidak konsisten," terang pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur tersebut.

Menurutnya, sistem dan pengertian dari penghematan anggaran itu harus diluruskan dalam tubuh anggota legislatif sendiri. Hal ini agar dapat mendatangkan keadilan bagi semuanya, sebelum memangkas hak rakyat untuk memilih.

"Jadi tidak fair ketika yang dipangkas hak orang untuk berpartisipasi memilih pemimpinnya, sedangkan pemborosan ini diabaikan. Seolah-olah Pilkada jadi biang tidak efisiennya anggaran, baik dari APBN maupun APBD," ucapnya.

Bahkan, ia menilai sikap para parpol KMP lebih menunjukkan aksi kemarahannya terhadap presiden terpilih Joko Widodo.

"Ini dapat politik balas dendam. Kalau marah sama Jokowi jangan rakyat dikorbankan," cetusnya.

(aws/rmd)