Rencana SDA Gelar Muktamar PPP Oktober 2014 Diyakini akan Gagal

Jakarta - PPP kubu Suryadharma Ali berencana menggelar Muktamar pada Oktober 2014 untuk melakukan pergantian ketua umum. Namun Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Zarkasih Nur meragukan muktamar itu akan terwujud.

"Jadi kalau nanti ini (gelar muktamar) berat. Feeling saya, karena ini kaitannya beliau sudah dengan KPK, daerah belum tentu mau datang," ujar Ketua MPP PPP Zarkasih Nur saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (14/9/2014).

Menurutnya, muktamar sebagai forum musyawarah tertinggi di PPP harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 wilayah. Sementara melihat dari kecenderungan politik semua daerah, kata mantan menteri koperasi ini, semuanya menghendaki agar SDA legowo menyerahkan kekuasaannya sesuai dengan keputusan Rapat Harian DPP PPP yang memberhentikannya beberapa waktu lalu.

"Hari ini saja rapimnas yang akan datang itu dari semua pimpinan wilayah. Jadi mukernas sebenarnya. Di wilayah yang dukung Emron Pangkapi dan kawan itu sudah 26 wilayah. Apalagi konstitusi partai itu muktamar selambat-lambatnya Oktober 2015," ucapnya.

Setelah memecat 15 pengurus DPP dan membentuk kepengurusan baru, PPP pimpinan Suryadharma Ali berencana menggelar muktamar.

"Sesuai konstitusi dan keputusan Mukernas Bogor, kita segera muktamar. Ya, Oktoberlah," kata Syaifullah Tamliha, Sekjen PPP yang baru saja diangkat Suryadharma, Sabtu (13/9) kemarin.

Syaifullah mengatakan SDA memang sudah ingin kepengurusannya segera diakhiri lewat Muktamar. Oleh karenanya, dia heran Romi cs malah ingin menggulingkan Suryadharma dengan jalan pemecatan. Bahkan dalam muktamar nanti, SDA juga akan menyerahkan keputusan soal kepemimpinan baru dan arah koalisi PPP ke pengurus daerah. Dia menegaskan tak ada upaya untuk mempengaruhi pengurus agar bertahan di koalisi Merah Putih.

"Kita biarkan cabang kabupaten seluruh kota Indonesia, DPW seluruh Indonesia, untuk menentukan partai ini dibawa ke mana, apakah mau ke Jokowi-JK ataukah Merah Putih, secepatnya," ujarnya.

(rmd/nrl)