"Yang menolak itu kecil, yang menerima banyak. Cuma biasanya kan namanya silent majority. Yang majority biasanya diam," kata Ical sebelum mengikuti acara di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/9/2014).
Menurut Ical, pilkada langsung memakan banyak biaya. Dia ingin negara berhemat dengan mengubah mekanisme pemilihan di pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rp 160 triliun kita bisa bikin segala macam, sekolah gratis, mahasiswa lebih murah, bikin refinery, jalan tol, perbaikan kesejahteraan rakyat, dengan hanya memindahkan pilkada, mengembalikannya kepada DPRD sesuai sila ke-4 dari Pancasila," tambah mantan Menko Kesra ini.
Ical mempersilakan gelombang penolakan terhadap dorongan pilkada lewat DPRD. Namun, jika RUU Pilkada nantinya sudah disahkan, dia meminta seluruh masyarakat menerima dan mengikuti aturan.
"Namanya kebebasam berpendapat, silakan. Tetapi begitu nanti suatu undang-undang ini sudah diundangkan, maka semua harus taat kepada UU itu," pungkasnya.
(bar/trq)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini