Sabtu 13 September 2014, 17:32 WIB
RUU Pilkada
Ical: Yang Menolak Pilkada Lewat DPRD Itu Kecil
Ical di acara Kosgoro 1975
Jakarta -
Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menegaskan dorongan partainya untuk mengembalikan mekanisme pemilihan pilkada lewat DPRD. Menurut Ical, banyak yang mendukung agar pilkada dikembalikan lewat DPRD.
"Yang menolak itu kecil, yang menerima banyak. Cuma biasanya kan namanya silent majority. Yang majority biasanya diam," kata Ical sebelum mengikuti acara di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/9/2014).
Menurut Ical, pilkada langsung memakan banyak biaya. Dia ingin negara berhemat dengan mengubah mekanisme pemilihan di pilkada.
"Kalau pilkada oleh DPR, tadi pagi saya terkejut membaca satu statement dari Mendagri. Dia mengatakan bahwa dari 230-an pilkada yang akan diadakan 2015, jumlah uang yang disediakan Rp 70 triliun. Artinya kalau 500 lebih, itu kurang lebih 160 triliun," paparnya.
"Rp 160 triliun kita bisa bikin segala macam, sekolah gratis, mahasiswa lebih murah, bikin refinery, jalan tol, perbaikan kesejahteraan rakyat, dengan hanya memindahkan pilkada, mengembalikannya kepada DPRD sesuai sila ke-4 dari Pancasila," tambah mantan Menko Kesra ini.
Ical mempersilakan gelombang penolakan terhadap dorongan pilkada lewat DPRD. Namun, jika RUU Pilkada nantinya sudah disahkan, dia meminta seluruh masyarakat menerima dan mengikuti aturan.
"Namanya kebebasam berpendapat, silakan. Tetapi begitu nanti suatu undang-undang ini sudah diundangkan, maka semua harus taat kepada UU itu," pungkasnya.
(bar/trq)
"Yang menolak itu kecil, yang menerima banyak. Cuma biasanya kan namanya silent majority. Yang majority biasanya diam," kata Ical sebelum mengikuti acara di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/9/2014).
Menurut Ical, pilkada langsung memakan banyak biaya. Dia ingin negara berhemat dengan mengubah mekanisme pemilihan di pilkada.
"Rp 160 triliun kita bisa bikin segala macam, sekolah gratis, mahasiswa lebih murah, bikin refinery, jalan tol, perbaikan kesejahteraan rakyat, dengan hanya memindahkan pilkada, mengembalikannya kepada DPRD sesuai sila ke-4 dari Pancasila," tambah mantan Menko Kesra ini.
Ical mempersilakan gelombang penolakan terhadap dorongan pilkada lewat DPRD. Namun, jika RUU Pilkada nantinya sudah disahkan, dia meminta seluruh masyarakat menerima dan mengikuti aturan.
"Namanya kebebasam berpendapat, silakan. Tetapi begitu nanti suatu undang-undang ini sudah diundangkan, maka semua harus taat kepada UU itu," pungkasnya.
(bar/trq)
