Populi: Harusnya Demokrat Ikuti Pemerintah Dukung Pilkada Langsung

Jakarta - Fraksi Partai Demokrat DPR diminta mengikuti kebijakan pemerintah yang menginginkan pilkada langsung. Ini karena sang Ketua Umum, Susilo Bambang Yudyono, merupakan kepala pemerintahan.

"Harusnya Fraksi Demokrat sesuai dengan kebijakan pemerintah karena Presiden itu Ketum Demokrat. Kalau Demokrat setuju (pilkada langsung), pasti kontroversi sudah selesai," ujar Direktur Populi Center Nico Harjanto dalam diskusi Perspektif Indonesia di Rarampa Resto, Jl. Mahakam II/1 Kebayoran Baru, Jaksel, Sabtu (13/9/2014).

Koalisi Merah Putih mendorong pengembalian pilkada melalui DPRD dengan alasan pilkada langsung menghasilkan banyak kepala daerah korup. Nico menganggap korupsi dapat terjadi di semua sistem apapun.

"Korupsi bisa terjadi dalam sistem apapun. Korupsi akan jauh lebih sistemik kalau pemilu dilakukan DPRD karena pertanggungjawabannya ke DPRD. DPRD jadi bos baru kepada daerah. Itu tidak mungkin lepas dr kepentingan. Karena kepala daerah akan memberikan kohesi-kohesi agar kebijakannya disetujui DPRD," kata Nico.

"Ini dilakukan untuk kepentingan politik mereka, bukan memperjuangkan kepentingan umum. Motifnya jelas sekali," sambungnya.

Sementara Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia dalam kesempatan yang sama mengatakan pendukung pilkada melalui DPRD tengah melakukan imajinasi arisan politik. Di mana partai-partai tersebut mengklaim sistem Pilkada tidak langsung adalah untuk memberikan kesempatan kepada para kader untuk menjadi pemimpin daerah.

"Mereka membayangkan semua orang akan digilir dalam kekuasaannya dan mekanisme akan diatur secara internal. Mungkin kah mereka akan mengatakan udah deh kamu aja saya nggak usah. Nggak mungkin, mereka pasti rebutan," tutur Ray.

Arisan politik dianggap Ray tidak faktual melihat dari banyaknya penolakan kepala daerah akan wacana ini. Kepala daerah dinilai kecewa akan arah keputusan partai pengusungnya yang menginginkan Pilkada tidak langsung.

"Daerahnya sendiri mau nggak tunduk dengan arah putusan ini. Lihat saja kemarin sudah banyak perlawanan. Sekarang saja sudah ada perlawanan. Jangan membayangkan bahwa komitmen ini akan dipatuhi," Ray berpendapat.

Keputusan kembali ke Pilkada tidak langsung disebut Ray diambil secara sepihak dan tidak dikomunikasikan kepada jajaran di daerah. Kebijakan tersebut dinilai aktivis ini pada akhirnya akan berakibat pada sentralisasi partai-partai politik pusat.

"Sentralisi parpol pusat yang sangat kuat karena semuanya serba mereka atur. Puncak pengaturan itu yang membentuk pengurus pusat, itu yang jadi ancaman bagi kader-kader. Seluruhnya akan patuh pada kepengurusan pusat," pungkasnya.

(ear/trq)