"Ya kegiatan-kegiatan yang jauh berkaitan dengan kebangunan untuk rakyat, ya itu dikurangi," kata Joko Widodo di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (12/9/2014).
Ia mencontohkan anggaran untuk perjalanan dinas yang mencapai Rp 15 triliun, juga rapat-rapat instansi yang bisa mencapai Rp 18 triliun, semua akan dipangkas hingga setengahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia tak habis pikir, rapat-rapat yang digelar seluruh instansi digelar di hotel berbintang dan nilainya mencapai belasan triliun rupiah. Menurutnya, seharusnya rapat-rapat memanfaatkan ruang rapat yang dimiliki setiap kantor instansi.
"Rapat apa itu loh, coba? Rapat di kantor masing-masing kan juga ada, ruang kantor, hall-nya (ada), kementerian, kan punya hall. Punya ruang rapat," ucap Gubernur DKI itu.
Rapat yang kerap dilakukan instansi negara di ruang pertemuan hotel menurut Jokowi tak efisien. Ia hanya dapat menolerir saat rapat koordinasi yang dilakukan dihadiri ratusan orang dan tak ada ruang di kantor instansi tersebut yang bisa menampung.
"Kalau tidak ada ya nggak apa-apa di hotel. Tapi 18 triliun uang apa itu?" ujarnya.
Tim Transisi Jokowi-JK mendapatkan anggaran rapat dalam RAPBN 2015 mencapai Rp 18 triliun. Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan anggaran itu terbagi dalam dua jenis rapat yakni rapat dalam kota dengan anggaran Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota dengan anggaran sebesar Rp 11,9 triliun.
(bil/trq)











































