Pilkada Lewat DPRD Dinilai Ngawur, Politik Transaksional Bisa Makin Tinggi

Jakarta - Direktur Eksekutif IndoStrategi Andar Wibowo meminta agar pilkada tetap dilakukan secara langsung. Menurut dia, politik transaksional akan semakin tinggi jika pilkada melalui DPRD.

"Saya tidak menjamin pilkada lewat DPRD nanti akan memberantas money politics. Pilkada lewat DPRD justru akan semakin membengkakkan budaya money politics. Politik transaksional akan semakin tinggi," kata Andar dalam acara diskusi publik bertema 'Pilkada Langsung atau Kembali ke DPRD' di ruang Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).

Dijelaskan Andar, politik uang yang merajalela bukan soal pemilu langsung atau tidak langsung. Baginya itu adalah soal budaya dan mindset yang dibentuk oleh kesadaran politik rendah, bahwa poliik uang adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.

Dikatakan Andar, pemilu tidak langsung atau lewat DPRD justru akan membuat politik transaksional semakin tinggi. Kursi jabatan di pemerintahan akan dibanderol harga mahal.

"Justru ketika pemilu tidak langsung, politik transaksional akan semakin besar, semakin tinggi. Harga kursi akan semakin mahal, karena untuk menjadi bupati atau gubenur itu tergantung pada kursi," jelas Andar.

"Maka kursi yang misalnya, harganya Rp 100 juta, dalam pemilu tidak langsung yang nanti bersifat elite di antara anggota dewan tadi itu, maka bisa berpuluh-puluh kali lipat harganya. Bisa miliaran, bisa puluhan miliar," sambungnya.

(bar/rmd)