KPK dan PPATK Diminta Awasi Muktamar PPP

Jakarta - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja meminta KPK dan PPATK ikut mengawasi penyelenggaraan Muktamar partainya. Dia menilai ajang Muktamar rentan dengan permainan politik uang.

"Iklim money politics ini sudah mengkontaminasi ke dalam partai kami. Ke depan harus menjadi iklim partai yang bersih. Makanya menjelang Muktamar kita minta KPK ikut memonitor, PPATK juga ikut monitor. Ini penting untuk mengawasi suara-suara parpol," ujar Rodja di kediamannya, Jalan Tulodong Atas, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Rodja yang juga Anggota Majelis Syariah PPP itu menambahkan ajang Muktamar harus bisa menjadi penentu sosok pemilihan ketua umum yang berkualitas. Calon yang kotor sebaiknya tak usah maju.

"Partai ini jangan dipimpin oleh pemimpin yang naik di halte, tapi bukan dari terminal. Pemimpin itu harus berjenjang. Jangan mentang-mentang dia dekat siapa, dekat, punya modal, dia dicalonkan jadi pemimpin," sebutnya.

Soal waktu penyelenggaraan, dia berharap agar Muktamar bisa diselenggarakan secepatnya menyesuaikan AD/ART partai. Jika memang diperlukan Mukernas, maka harus benar direalisasikan. Terkait persoalan biaya anggaran, masalah tempat menurutnya jangan dijadikan alasan.

"Itu kan Mukernas katanya buat pengukuhan Emron Pangkapi oleh DPP jadi ketua. Jadi, kalau seandainya berbagai alasan yang kurang memuaskan yaitu masalah biaya, masalah tempat ketentuan, bahan-bahan Muktamar, itu bisa saja kita bahas," ujarnya.

Rodja mengaku sedih dengan pencopotan Suryadharma Ali sebagai ketua umum. Namun, di sisi lain, pencopotan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kader PPP yang melakukan kesalahan.

"Kita sebenarnya sedih, kader terbaik kita terkena sanksi organsasi. Secara organisatoris kita rugi. Tapi, sebagai unsur pendidikan itu perlu karena itu sanksi organisasi parpol itu adalah hal biasa dalam dunia ini," ujarnya.

(hat/trq)