Budiman Sudjatmiko: Kepala Desa se-Indonesia Juga Tolak 'Pilkada DPRD'

Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mengatakan penolakan sejumlah wali kota dan bupati terhadap RUU Pilkada merepresentasikan suara rakyat. Pasalnya, selama ini wali kota dan bupati merupakan kepala daerah yang dekat dan langsung dipilih rakyat.

"Ya itu. Ini bukti RUU Pilkada ditolak rakyat karena itu suara representasinya. Bukan hanya bupati dan wali kota saja. Tapi, saya sudah dapat kabar kalau asosiasi kepala desa se-Indonesia juga akan menolak pilkada lewat DPRD," ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/9/2014).

Budiman yang juga Ketua DPP PDIP itu masih optimis kalau RUU Pilkada ini kemungkinan bisa dibatalkan sebelum masuk ke sidang paripurna. Hal ini berdasarkan gelombang penolakan RUU Pilkada terus semakin muncul dari rakyat.

"Itu seluruh aparat desa juga akan menolak. Kelompok-kelompok suara pembaruan desa juga seperti itu. Kalau itu dipaksakan, itu akan menyerang kehendak rakyat. Undang-Undang ini membawa keresahan sosial," sebut mantan aktivis itu.

Lantas, jika nanti deadlock berujung voting di sidang paripurna dan membuat kekalahan bagi koalisi Jokowi-JK, dia tetap optimis. Menurutnya, sebelum paripurna, Budiman yakin ada perubahan dalam persoalan ini. Kalau pun tidak, dia optimis banyak pihak yang membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi.

"Masih ada waktu. PDIP, Hanura, PKB, kuat selama dukungan rakyat juga kuat. Itu (tuntutan ke MK) adalah kewenangan warga negara terhadap ketidak adilan," tuturnya.

(hat/trq)