Pilkada via DPRD Berpotensi Menimbulkan Konflik Vertikal

Jakarta - Selain mengenai biaya yang tinggi, Sekjen PAN Taufik Kurniawan menyatakan bahwa Pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Sosiolog UGM Muhammad Najib Azca menyatakan bahwa alasan tersebut tidak valid secara empiris.

"Memang secara teoritis hal tersebut mungkin saja. Tetapi sampai saat ini belum ada data yang menyebutkan bahwa konflik kekerasan yang timbul akibat Pilkada langsung itu lebih besar daripada Pilkada lewat DPRD," ujar Najib saat berbincang melalui sambungan telepon, Jumat (12/9/2014).

Menurut Najib justru konflik horisontal muncul akibat mobilisasi massa yang dilakukan oleh elite politik yang berkepentingan. Pada dasarnya masyarakat cenderung akan menerima hasil pemilihan yang mereka lakukan sendiri bila tak dimobilisasi oleh elite.

"Potensi konflik ketika Pilkada lewat DPRD tetap ada karena kepentingan politik elitis justru semakin besar. Memang ada beberapa step (langkah) konflik yang muncul ketika Pilkada berlangsung. Step pertama adalah di internal partai politik ketika memunculkan nominasi calon kepala daerah yang diusulkan," tutur Sekretaris Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian ini.

Selanjutnya ketika pengajuan nama tersebut ke lembaga pemilihan seperti KPU/KPUD atau pun DPRD (jika RUU Pilkada disahkan). Konflik elite berpotensi muncul meski bukan konflik kekerasan.

Kemudian saat pemilihan itu sendiri pun berpotensi menimbulkan konflik. Namun potensi konflik setelah pengumuman hasil pemilihan lebih besar ketika Pilkada dilakukan oleh mekanisme DPRD.

"Masyarakat yang merasa kalah oleh pilihan elite-elite politik itu akan protes kepada DPRD sehingga berpotensi memunculkan konflik vertikal," pungkas Wakil Dekan FISIPOL UGM ini.

(bpn/trq)