Pansus Tatib: Lima Pimpinan DPR Harus dari Fraksi yang Berbeda

Jakarta - Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPR telah membahas soal mekanisme pencalonan paket pimpinan DPR yang berisi lima orang. Aturannya, lima orang calon pimpinan DPR tersebut harus dari fraksi yang berbeda satu sama lain.‎

"Jadi akan ada dua paket. Dalam satu paket ada lima fraksi," kata Wakil Ketua Pansus Tatib, Aziz Syamsuddin, usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2014) malam.

Selanjutnya, hasil rapat ini akan ‎dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 16 September 2014 untuk disahkan. Lebih lanjut, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan diatur menjabat satu periode. Nantinya, pimpinan alat kelengkapan dewan ini diatur agar tak bisa dirotasi fraksinya.

"‎Tidak ada lagi pimpinan alat kelengkapan yang diberhentikan karena berbeda sikap dengan fraksinya," kata Aziz‎.

Pansus Tatib membahas aturan yang ada dalam UU MD3. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Pasal 28 (1) tentang tata cara pemilihan pimpinan DPR, mengatur mekanisme sistem paket yang dimaksud.

"Calon ketua dan wakil ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam rapat paripurna DPR," begitu bunyi poin (a) Pasal 28 (1) tersebut.‎

Seperti diketahui, konfigurasi dua kubu politik yang mewadahi 10 fraksi di DPR periode mendatang tidaklah simetris. Kubu koalisi permanen alias koalisi merah putih berisi enam par‎tai yakni Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP, dan Demokrat.

Namun koalisi pendukung Jokowi-JK tak genap berjumlah lima, melainkan hanya empat saja, yakni PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura. ‎Koalisi Jokowi-JK terancam terganjal tak bisa mengajukan paket calon lantaran jumlah partai koalisinya kurang satu.
‎
"Tapi kalau jumlah koalisi tidak bertambah, maka terancam enggak dapat kursi pimpinan. Tapi saya rasa pasti bisa karena Pak Jokowi dan JK adalah orang hebat," tutur Ketua Pansus Tatib, Benny K Harman di Gedung DPR, Kamis (4/9) lalu.

(dnu/dha)