Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor, menjelaskan, total ada 300 bupati dan wali kota se Indonesia yang tergabung dalam dua organisasi tersebut. Mereka bulat mendukung keputusan untuk menolak Pilkada lewat DPRD. Meski begitu, yang hadir saat rapat luar biasa di Jakarta siang tadi, hanya beberapa perwakilan saja.
"Ada 300 bupati dan wali kota. Tadi ada sebagian pengurus inti dan sebagian anggota, memang tidak semua hadir, tapi semua sudah bulat setuju dengan Pilkada langsung," kata Isran saat dihubungi detikcom, Kamis (11/9/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antara pemimpin daerah yang hadir, kata Isran, ada Bupati Kepahiang Bando Amin, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Sementara wali kota yang datang ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado G.S Vicky Lumentut dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Dari nama-nama tersebut, tak sedikit yang berlatar belakang dari partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Mereka tak gentar melawan keputusan partai dan menyatakannya secara terbuka.
"Orang partai juga memperjuangkan kedaulatan rakyat. Kita juga ini sedang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Tidak ada tekan-menekan," tegas Isran saat ditanya apakah ada orang partai yang menekannya. Isran saat ini masih tercatat sebagai politisi Demokrat.
Ridwan Kamil pun demikian. Dia berani berbeda pandangan dengan dua partai pengusungnya, Gerindra dan PKS. Namun saat ditanya soal langkah mundur dari partai, Ridwan mengaku bukan anggota dua partai tersebut.
(mad/rvk)











































