Refly: Bila SBY Tarik Diri dari Pembahasan, RUU Pilkada Bisa Tak Disahkan

Jakarta - Bola penentuan Pilkada lewat DPRD vs Pilkada langsung kini ada di tangan pemerintah. Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan diri menarik diri dari proses pembahasan RUU Pilkada di DPR, maka pengesahan tidak akan dilakukan.

"Menurut saya, yang harus dilakukan adalah SBY menarik diri dari proses pembahasan. Menyatakan tidak setuju dengan proses pembahasan RUU, maka bisa tidak disahkan," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun saat berbincang dengan detikcom, Kamis (11/9/2014).

Menurut Refly, hal itu menjadi satu-satunya kunci karena bila dilakukan voting di DPR, maka Koalisi Merah Putih yang menginginkan Pilkada lewat DPRD akan menang mudah. Sikap koalisi pengusung Prabowo itu dinilai sudah tidak masuk akal karena hanya untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Itu kepentingan politik jangka pendek dari kelompok politik yang kebetulan suara mayoritas. Itu insentif bagi koalisi tersebut untuk bertahan dalam arus politik. Karena ada insentif baru jadi inilah yang dikejar," ujar lulusan UGM ini.

Refly kemudian mementahkan argumen-argumen Koalisi Merah Putih saat mendesak pilkada lewat DPRD. Masalah-masalah tersebut ia anggap hanya masalah teknis dan bisa dipecahkan.

"Soal biaya, banyak cara untuk menghemat biaya. Tidak sebanding kalau dibandingkan pemilu langsung dan tak langsung. Kalau begitu lama-lama tidak ada pemilu. Kalau pilkada serentak, bisa 30-40 persen penghematan," ucapnya.

Ia juga mematahkan argumen yang menyebut pilkada langsung mengakibatkan konflik horizontal. Maraknya money politic juga bisa diatasi dengan sikap tegas dari penyelenggara pemilu.

"Mana daerah yang permanen konflik karen pilkada? 9 tahun pilkada langsung, tidak pecah negara kita. Demokratisasi di tingkat lokal berhasil dan memunculkan pemimpin out of the box. Kalau sistemnya diperbaiki, money politik ditindak tegas, pemimpin out of the box akan lebih banyak," tutur anggota Tim Pakar Seleksi Menteri detikcom ini.

(imk/erd)