Desakan Pilkada Lewat DPRD Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek

Jakarta - Desakan pengubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari langsung menjadi tak langsung alias lewat DPRD oleh Koalisi Merah Putih di DPR dinilai hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Sikap tersebut dianggap sudah melompati pagar-pagar konstitusional.

"Tidak masuk akal, tidak logis menggusur pilkada langsung dan mengganti dengan DPRD. Itu kepentingan politik jangka pendek dari kelompok politik yang kebetulan suara mayoritas. Itu insentif bagi koalisi tersebut untuk bertahan dalam arus politik. Karena ada insentif baru jadi inilah yang dikejar," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun ketika berbincang dengan detikcom, Kamis (11/9/2014).

Pada tahun 2015 mendatang, ada 214 pilkada yang akan berlangsung. Koalisi Merah Putih diprediksi akan dengan mudah menyapu bersih pilkada tersebut sepanjang solid.

"Bisa solid karena ingin merebut kekuasaan. Benar tujuannya untuk rebut kekuasaan tapi politik ada batas konstitusional. Kalau sudah lompat pagar maka tidak boleh lebih lanjut," ujar lulusan UGM ini.

Refly mengatakan argumentasi yang dibangun parpol soal Pilkada dipilih oleh DPRD tidaklah tepat. Ada sejumlah argumentasi yang‎ kerap dikemukakan fraksi Koalisi Merah Putih di DPR untuk mendukung Pilkada oleh DPRD. Pertama, pilkada langsung dianggap lebih boros anggaran, padahal masih ada banyak cara untuk menghemat biaya.

"Kalau pilkada serentak, bisa 30-40 persen penghematan. Kalau Bawaslu tidak perlu ada PPL dan Panwascam, diserahkan ke masyarakat untuk pemantau pemilu, kita akan menghemat. Dari surat suara juga bisa. Kalau uang, banyak cara untuk menghemat," ucapnya.

Menanggapi argumen banyak kepala daerah yang korupsi, Refly berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan cara pemilihan. Langsung atau tidak langsung, potensinya sama termasuk soal money politic.

"Yang kita kontrol bagaimana law enforcement yang tegas dan jelas, yang terbukti melakukan money politic didiskualifikasi. Cara berpikir demikian keblinger," tutur anggota Tim Seleksi Menteri detikcom ini.

Refly mengungkapkan bahwa ada 4 sendi dalam bernegara yang dapat terpenuhi bila dilakukan pilkada langsung. "Ada 4 sendi: kedaulatan rakyat bukan kedaulatan elitis, sistem pemerintahan presidensiil yang lebih murni, otonomi daerah yang lebih jelas, pemilihan demokratis. Jawaban dari 4 ini ya pemilihan langsung," jelasnya.

(imk/erd)