Ketua PAN: Tolak Pilkada Lewat DPRD, Bima Harusnya Mundur dari Partai

Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya menolak pilkada lewat DPRD. Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN Joncik Muhammad bereaksi keras terhadap penolakan Bima.

"Kalau saya, harusnya mundur dulu kalau mau bertentangan dengan partai," kata Joncik kepada detikcom, Kamis (11/9/2014).

Joncik tak setuju Bima 'mendeklarasikan' sikap menentangnya. Seharusnya Bima membahas ketidaksetujuannya di internal partai terlebih dahulu.

"Semestinya, Bima sebagai pengurus DPP membicarakan hal itu dalam rapat partai. Tapi di rapat harian terakhir Bima nggak datang," ujarnya.

Namun PAN belum memiliki sikap resmi terhadap para kepala daerahnya yang ikut menolak pilkada lewat DPRD. Keputusan soal kemungkinan pemberian sanksi baru akan dibahas nanti malam.

"Nanti malam ada rapat di DPP pukul 20.00 WIB," ujar Joncik.

Bima sendiri sudah menyatakan siap menerima sanksi dari PAN. Dia berkukuh menolak pilkada lewat DPRD karena menilai sistem itu merampas hak rakyat menentukan pemimpinnya.

"Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," kata Bima Arya di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, hari ini.

(trq/nrl)