Refly Harun: Dorongan Pilkada Lewat DPRD Bermotif Bagi-bagi Jabatan

Jakarta - Motivasi Koalisi Merah Putih mendorong pilkada lewat DPRD masih dipertanyakan. Koalisi Merah Putih yang berisikan Golkar, Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Demokrat, dinilai hanya ingin bagi-bagi kekuasaan.

"Motifnya bagi-bagi jabatan. Karena kita tahu dalam jangka pendek, pada (tahun) 2015 nanti ada 214 gubernur, wali kota dan bupati yang akan dipilih. Kalau seandainya koalisi ini solid, maka kemudian mereka tinggal bagi-bagi jabatan saja," kata pengamat politik Refly Harun.

‎Refly menyampaikan ini di sela rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Pilkada lewat DPRD, menurut Refly, ‎tidak hanya membuat hilangnya suara rakyat, tapi juga berarti menyerahkan kekuasaan kepada sejumlah elite parpol. Sebab pimpinan partai politik masih bisa melakukan 'recall' terhadap anggota dewan yang tak setuju dengan kebijakan partai.

"Karena sekarang ini pimpinan parpol, elite-elite di pusat, di Jakarta, masih bisa memaksa DPRD karena recall itu masih dilakukan. Kalau seandainya mbalelo atau bandel, mereka bisa dipecat, atau di-recall sewaktu-waktu. Karena itu menurut saya DPRD tidak akan bisa melawan kehendak pusat," ujarnya.

Sehingga, lanjut Refly, ‎tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan calon alternatif jika tidak memiliki kendaraan parpol.

"Jadi bisa dibayangkan terjadi elitisasi oligarki pemilu kepala daerah," tuturnya.

(idh/trq)