Ada Motif Bagi-bagi Jabatan dalam Usulan Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - RUU Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi polemik. Pengamat Politik Refli Harun menilai, ada motif bagi-bagi jabatan jika RUU Pilkada lewat DPRD itu jadi disahkan.

"Motifnya bagi-bagi jabatan. Karena kita tahu dalam jangka pendek pada (tahun) 2015 nanti ada 214 Gubernur, Walikota dan Bupati yang akan dipilih. Kalau seandainya koalisi ini solid, maka kemudian mereka tinggal bagi-bagi jabatan saja," kata Refli.

‎Refli menyampaikan ini di sela rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Pilkada lewat DPRD, menurut Refli, ‎tidak hanya membuat hilangnya pemilihan langsung oleh rakyat, tapi juga kehilangan pemilihan Anggota DPRD. Sebab pimpinan partai politik masih bisa melakukan 'recall' terhadap anggota dewan.

"Karena sekarang ini pimpinan parpol, elit-elit di pusat di Jakarta masih bisa memaksa DPRD karena recall itu masih dilakukan. Kalau seandainya mbalelo atau bandel, mereka bisa dipecat, atau di recall sewaktu-waktu. Karena itu menurut saya DPRD tidak akan bisa melawan kehendak pusat," ujarnya.

Sehingga, lanjut Refly, ‎tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan calon alternatif jika tidak memiliki kendaraan parpol. "Jadi bisa dibayangkan terjadi elitisasi oligarki pemilu kepala daerah," tuturnya.

(idh/gah)