5 Kepala Daerah Ini Berani Melawan Arus Partainya Tolak 'Pilkada DPRD'

Jakarta - Selain Ahok yang berani melawan arus partainya menolak Pilkada lewat DPRD, ada juga sejumlah kepala daerah yang bersikap sama dengan Ahok. Mereka tak gentar berseberangan dengan partai pengusungnya dan mendukung pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Berikut para pemimpin daerah yang berani melawan arus itu:

1. Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menolak Pilkada dilakukan melalui DPRD, dia memilih untuk pro pemilihan langsung. Sikap ini ditunjukan Ridwan karena menurutya kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga kepala daerah harus dipilih rakyat bukan anggota dewan.

"Saya pro pemilihan langsung karena saya produk pemilihan langsung. Kalau saya pakai DPRD saya bakal kalah voting, karena suara partai saya cuma 12 kemarin," kata Ridwan di di acara pameran transportasi Kemenhub di Gedung Smesco, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Rabu (10/9/2014)

Dalam Pilwalkot Bandung setahun lalu, Emil diusung oleh Partai Gerindra dan PKS. Dia memang bukan kader partai murni. Saat berkunjung ke detikcom, Emil yang seorang dosen ini bercerita, dia yang mendatangi partai-partai itu untuk meminta dukungan. Dari sekian banyak partai, hanya dua yang sepakat mendukung. Sementara Gerindra dan PKS tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang menolak pilkada langsung.

2. Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya masuk dalam daftar kepala daerah yang memilih Pilkada langsung. Dia berseberangan dengan sikap partainya, PAN, yang mengusung Pilkada lewat DPRD.

"Esensi demokrasi itu partisipasi. Pilkada langsung membuka ruang partisipasi publik," kata Bima kepada detikcom, Rabu (10/9/2014).

Lewat Pilkada langsung, seorang pemimpin diikat secara emosional dengan pemilih. Isu-isu lokal juga jadi lebih terperhatikan. Inilah yang membuatnya terus bergerak membuat perubahan di kota Bogor selama ini.

"Pilkada langsung juga membuka ruang yang sangat lebar untuk kaderisasi kepemimpinan. Pemimpn bisa datang dari berbagai latar belakang, asal mau bekerja untuk bisa dikenal," tegasnya.

Meski berbeda pandangan dengan PAN, Bima menegaskan tak akan meniru langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mundur dari partai. Perbedaan itu, kata Bima, sudah biasa, namun bukan alasan untuk keluar dari partai.

3. Syamsu Rahim

Bupati Solok Syamsu Rahim (Foto:Wikipedia)

Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.

"Silakan saja (dipecat-red). Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota d‎ewan," kata Syamsu saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Syamsu mengatakan, jika Pilkada melalui DPRD maka calon kepala daerah harus mengeluarkan uang sangat besar. Hal ini menurutnya sangat berbahaya karena bisa membuat seseorang menjabat untuk mengembalikan uang kampanyenya bukan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita harus membeli partai, kita harus membayar anggota dewan. Setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya. Dalam pengalaman Orde Baru kan demikian, bahwa kita ini sebagai kepala daerah dijadikan objek, dijadikan ATM oleh anggota dewan yang mana mereka merasa berjasa," ujar Syamsu.

4. Wali Kota Manado Vicky Lumentut

Vicky Lumentut (Foto:Manadokota.go.id)

Wali Kota Manado Vicky Lumentut yang diusung Partai Demokrat ini juga tidak setuju Pilkada lewat DPRD. Menurutnya jika pilkada kembali lewat DPRD, bupati dan wali kota akan tersandera oleh kepentingan partai di DPRD.

"Jangan heran jika nantinya para bupati dan wali kota tidak akan optimal bekerja membangun daerah, karena sibuk direcoki oleh DPRD," ucap Vicky yang juga Ketum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Vicky yang mendukung Pilkada langsung ini bahkan hadir di rapat Koordinasi Luar Biasa kepala daerah se-Indonesia di Hotel Sahid hari ini. Mereka semua membuat 5 rekomendasi yang nantinya akan diberikan kepada Presiden SBY terkait penolakan Pilkada lewat DPRD ini.

5. Wali Kota Lampung Herman HN

Herman HN (Foto: Wikipedia)

Herman HN ikut menolak pilkada lewat DPRD, berlawanan dengan PAN.

"Saya melawan partai, saya dari PAN. RT dan presiden saja dipilih rakyat," ujar Herman.

Herman menyampaikan ini saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Herman mengatakan, ia sepakat pada pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat. Sebab jika dipilih oleh DPRD, maka kepala daerah akan takut kepada DPRD, bukan pada rakyat.

"Saya setuju via rakyat karena dekat dengan rakyat. Jika dipilih DPRD, kepala daerah takut DPRD. Maka lebih baik karena lebih membentuk Program rakyat," ujarnya.

6. Ahok

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebentar lagi akan menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta termasuk orang yang tidak setuju jika Pilkada dilakukan melalui DPRD. Sikapnya ini bersebrangan dengan Partai Gerindra yang mengusungkan. Bahkan kerena selisih pendapat ini Ahok mengudurkan diri dari kader partai GErindra.

Berbagai alasan disampaikan Ahok terkait sikapnya ini. Pilkada lewat DPRD dianggap membahayakan karena bisa membuat kepala daerah 'mesin peras' anggota dewan, tidak sesuai dengan demokrasi yang ada, selain itu juga bisa memungkinkan seorang kepala daerah tersandera oleh lembaga legislatif.

"Bagi saya DPRD itu hanya pengawas, pengawasan anggaran dan legislasi. Nggak bisa mengontrol saya. Kalau yang mengontrol saya ya rakyat. Kalau 106 anggota DPRD ngontrol saya, digaji saja per bulan. Tiap hari kerjanya jalan-jalan ke luar negeri saja. Ya kan. Service habis saja. Ngapain capek-capek urusin 10 juta orang," ujar Ahok ceplas-ceplos.

"Bayangin kalau seluruh kepala daerah dipilih oleh parpol. Dan kita tahu kalau seluruh parpol itu dikuasai oleh segelintir elite saja. Berarti, kita mau wakilkan negara ke beberapa orang saja. Saya kira bahaya sekali kalau kita wakilkan negara ini tak sampai ke 50 orang saja," kata suami Veronica Tan itu.