Kepala Daerahnya Ikut Demo Tolak RUU Pilkada, Ini Kata Golkar

Jakarta -

Sejumlah kepala daerah berkumpul di Jakarta dan menyatakan penolakan terhadap pilkada tak langsung yang dibahas DPR dalam revisi UU Pilkada. Beberapa di antaranya adalah kepala daerah yang diusung Golkar. Apa kata elite Golkar?

"Kita lihat perkembangan 24-25 September," kata Ketua DPP Golkar Azis Syamsuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Tanggal yang disebutkan Aziz adalah saat RUU Pilkada dibawa ke paripurna DPR. Di situ, DPR akan memutuskan soal mekanisme pemilihan di pilkada, langsung oleh rakyat atau lewat DPRD.

Azis tak mau berkomentar soal aksi sejumlah kepala daerah dari Golkar yang ikut menentang pilkada lewat DPRD. Dia menunggu perkembangan.

"Masih dibahas di tingkat panja, kita tunggu," ujarnya sambil berlalu.

Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.

"Silakan saja (dipecat-red). Pilkada melalui DPRD money politics-nya lebih besar, jadi ATM-nya anggota d‎ewan," kata Syamsu saat mengahadiri rapat Koordinasi Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pilkada melalui DPRD di Ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Menurut panitia, acara Apkasi dan Apeksi itu didatangi oleh 46 bupati, 23 wakil bupati, 22 pendamping. Sedang wali kota sebanyak 11, wakil walikota 5 orang dan pendamping 28 orang. Total kegiatan ini diikuti 135 orang.

(aws/trq)