Lukman Hakim Saefuddin: Pemecatan SDA untuk Jaga Kehormatan PPP

Lukman Hakim Saefuddin: Pemecatan SDA untuk Jaga Kehormatan PPP

- detikNews
Kamis, 11 Sep 2014 15:02 WIB
Lukman Hakim Saefuddin: Pemecatan SDA untuk Jaga Kehormatan PPP
Jakarta - Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saefuddin menjelaskan alasan pemecatan Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum partai berlambang kakbah itu. PPP berharap tidak tersandera status SDA sebagai tersangka KPK.

"Jadi sebenarnya kita ingin kehormatan partai itu terjaga. Agar PPP tidak terbelenggu, tersandera dengan status tersangka kepada ketumnya," kata Lukman di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

"Dalam rangka menjaga kehormatan partai dan marwah itu kita minta beliau mengundurkan diri," tambahnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan berbagai alasan di atas, lanjut Lukman, beberapa kader PPP menggunakan dasar hukum di AD/ART partai pada pasal 10 dan 12 untuk memberhentikan SDA. Pada kesempatan itu, Lukman menyebutkan PPP masih berada dalam barisan koalisi Merah Putih, namun menyebutkan kemungkinan berpindah koalisi dalam waktu ke depan.

"Tergantung dinamikanya seberapa besar. Ya kalau bicara soal kemungkinan dalam politik, ya semua kan ada kemungkinan," terangnya.

PPP segera akan mengadakan Mukernas pada 23-24 September mendatang. Salah satu agenda yang diperkirakan muncul adalah pembahasan haluan koalisi.

"Tidak ada agenda khusus untuk membahas itu (pengalihan dukungan).β€Ž Tapi kalau agenda itu muncul tentu kita sikapi," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Romi, sapaan Romahurmuziy, tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah tetap mendukung Koalisi Merah Putih. Ia mengatakan, Mukernas merupakan forum ekspresi kedaulatan anggota yang tertinggi setelah Muktamar.

"Tadi sudah kita tegaskan bahwa sebagian dari prinsip istiqomah partai, kita memiliki konsistensi berada di dalam Koalisi Merah Putih. Tapi sekali lagi, musyawarah nasional adalah forum ekspresi kedaulatan anggota yang tertinggi kedua setelah muktamar," ujarnya.

(fiq/trq)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads