4 Alasan Ini yang Buat Ahok Ngotot Pilkada Tak Lewat DPRD

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mundur dari Partai Gerindra karena berbeda pendapat soal RUU Pilkada. Gerindra menginginkan agar Pilkada dilakukan melalui DPRD, sedangkan Ahok bersikukuh agar Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Sebenarnya apa alasanya Ahok hingga ngotot ingin Pilkada langsung? Berikut alasannya:

1. Bahaya

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 'mengampanyekan' ketidaksetujuannya terhadap pilkada lewat DPRD. Ahok memberi argumen soal bahaya pengembalian pemimpin daerah dipilih oleh DPRD.

"Bayangin kalau seluruh kepala daerah dipilih oleh parpol. Dan kita tahu kalau seluruh parpol itu dikuasai oleh segelintir elite saja. Berarti, kita mau wakilkan negara ke beberapa orang saja. Saya kira bahaya sekali kalau kita wakilkan negara ini tak sampai ke 50 orang saja," ulas Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Menurut Ahok, mengembalikan pemilihan ke DPRD berarti kembali ke masa lalu. Bupati Belitung Timur ini menegaskan rakyat harus memilih langsung pemimpinnya untuk mewujudkan perubahan. "Supaya rakyat ada harapan perubahan," ujarnya.

2. Bisa Diperas Habis

Ahok bersikeras menolak Pilkada melalui DPRD. Baginya itu seperti lewat calo dan kepala daerah seperti Ahok bisa diperas habis.

"Rakyat merasa, kalau keterwakilan versi itu, kita ini kayak lewat calo. Saya juga sama. Kalau saya dipilih jadi gubernur, harus tiap tahun tanggung jawab kepada DPRD, saya bisa diperas habis," ujar Ahok di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014).

Ahok menyatakan, saat ini buktinya sudah banyak oknum DPRD yang mempersulit kerjanya meski oknum DPRD itu tidak dapat memecatnya.

3. Menihilkan Demokrasi

Ahok mundur dari Gerindra karena tak sepakat soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang didukung Gerindra. Pemilihan ala orde baru itu dinilai Ahok menihilkan peran demokrasi di mana rakyat memilih langsung pemimpinnya.

"Ya ini nggak usah feedback, kan saya cuma nyatakan saya mengundurkan diri. Karena saya tidak bisa menjadi anggota partai yang baik. Dalam AD ART partai kan Anda harus mendukung dan mensukseskan semua program partai politik. Sedangkan itu berlawanan dengan nurani saya," kata Ahok di balai kota DKI, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

"Kalau Parpol saya menyatakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, saya bisa berani masuk ke politik karena ada kesempatan dipilih oleh rakyat. Nggak mungkin ada kesempatan seorang Ahok jadi bupati Belitung timur di tempat yang jelas-jelas dikuasai Bulan Bintang 55%. Partai apapun nggak munkin menang," tambahnya lagi.

Pemilihan langsung oleh rakyat menciptakan pemimpin yang teruji. Bukan lewat DPRD yang lahir lewat lobi politik dan bagi-bagi kekuasaan.

"Dan nggak mungkin ada Jokowi dan Ahok bisa menang di DKI dengan Gerindra hanya 6 kursi dan PDIP 11 kursi melawan semua partai di DPRD DKI waktu itu. Jadi bagaimana bisa sekarang saya harus mendukung partai saya yang terang-terangan mengatakan pemilihan harus lewat DPRD," urai Ahok.

"Toh yang milih saya adalah rakyat. Kalau bukan rakyat, sesuai hitungan di DPRD, mungkin dapat 50% lebih di DKI? kan nggak mungkin," tambahnya.

4. Budak DPRD

Alasan lain Ahok menolak pilkada dikembalikan lewat DPRD adalah karena dia tidak ingin menjadi budak DPRD. Menurutnya jika kepala daerah dipilih DPRD maka akan ada semacam beban atau balas jasa kepada para anggota dewan tersebut.

"Kenapa saya nggak mau (pilkada lewat DPRD -red), karena saya baru dua tahun saja di sini sudah setengah mati memutuskan APBD. Kalau saya lewat DPRD, sudah lama dipecat saya. Ya saya kalau terpilih pun, 2017 saya nggak mau jadi budak DPRD," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).

Menurut Ahok, pemilihan lewat DPRD memungkinkan seorang kepala daerah tersandera oleh lembaga legislatif. Ahok tak mau hal itu terjadi kepadanya.

"Bagi saya DPRD itu hanya pengawas, pengawasan anggaran dan legislasi. Nggak bisa mengontrol saya. Kalau yang mengontrol saya ya rakyat. Kalau 106 anggota DPRD ngontrol saya, digaji saja per bulan. Tiap hari kerjanya jalan-jalan ke luar negeri saja. Ya kan. Service habis saja. Ngapain capek-capek urusin 10 juta orang," ujarnya ceplas-ceplos.