Ini Pandangan UKP4 Soal Keberadaan Terminal Khusus TKI

Jakarta - Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pembangunan (UKP4) juga memantau soal keberadan terminal khusus TKI. UKP4 sudah bekerjasama dengan KPK untuk membenahi keberadaan terminal yang rawan praktek pemerasan tersebut.

"Jadi sekarang kita bekerja sama dengan KPK untuk lakukan rencana aksi. Ada lima rencana aksi besar yang digambarkan sekitar 30-an sub rencana aksi yang harus selesai dan itu dimonitor hingga akhir Desember. Jadi sebetulnya kita baru rancang itu dan saya kira minggu depan baru mulai menggelundung. Dan satu per satu kita lihat," papar Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, di Istana Negara, Kamis (11/10/2014).

Menurut Kuntoro, rencana tersebut itu tidak hanya fokus pada masalah keberadaan terminal TKI. Namun lebih luas lagi ke permasalahan TKI pada umumnya.

"Kita tidak bicara terminal TKI, tapi bicara TKI," imbuhnya.

Menurut Kuntoro, program tersebut belum membahas penghapusan terminal TKI. Salah satunya yang menjadi fokus adalah status TKI yang dibeda-bedakan oleh masyarakat.

"Ya misalnya, kenapa sih ini TKI dibedakan seperti itu. Seolah-olah khusus yang dalam pengertian negatif. TKI itu kan orang berjasa sama seperti kita semuanya. TKI itu tidak hanya dikonotasikan dengan pembantu rumah tangga tapi ada juga TKI yang sarjana teknik, ada TKI dokter itu kan TKI semua," paparnya.

Mengenai pengawasan, Kuntoro mengatakan akan dimulai dengan pemberantasan calo. "Ya ke depan kita melakukan suatu pemberesan dari calo-calo orang-orang yang tidak berkepentingan kita pinggirkan. Tapi selain itu juga penajaman mengenai jasa-jasa lain seperti angkutan menuju ke kampung masing-masing," tuturnya.

(mpr/mok)