Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Ciptakan Kartel Politik

Jakarta - Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong revisi UU Pilkada dengan tujuan mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. GP Ansor menentang dorongan Koalisi Merah Putih.

"Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktik oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai," ujar Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid lewat rilis yang diterima, Kamis (11/9/2014).

Menurut Nusron, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat. Rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite yang seharusnya diajak partisipasi dalam proses politik.

"Selama ini, dipilih langsung rakyat saja banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan." terangnya.

Dirinya juga menyebut pemilihan langsung masih memiliki beberapa efek semisal politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga. Namun sejalan dengan waktu, Nusron berharap ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat.

"Tapi bagaimanapun juga plus-minusnya, dalam proses pertumbuhan demokrasi, Pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat untuk mempunyai beragam pilihan," kata Nusron.

"Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja dihapus? Kalau alasannya efisien?" sindirnya.

(fiq/trq)