Politikus PDIP Serukan Boikot Nasional Tolak RUU Pilkada

Jakarta - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD terus ditentang oleh PDIP. Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menyerukan boikot nasional menolak revisi Undang-undang itu.

"RUU Pilkada ini kecelakaan politik bagi partai kecil. Celaka lah untuk partai nomor kesekian. Hanya melihat dari tataran kekuasaan saja tidak dihitung ke bawah," kata Tubagus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, pilkada melalui DPRD hanya akan menguntungkan partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP. Sedangkan bagi partai kecil, bisa menghilangkan peluang mengusung kepala daerah.

"Ranking 1, 2 dan 3 dikuasai Golkar, PDIP dan Gerindra. Saya heran mereka nggak hitung. Pasti (perintah dari) elitenya. Partai-partai kecil bisa mencalonkan orang yang visible menang, tapi besok yang menang sekarang ini ranking 1, 2 dan 3 hanya itu," lanjutnya.

Untuk itu, Tubagus menganjurkan agar masyarakat melakukan boikot nasional. Pasalnya, banyak suara rakyat yang terbuang begitu saja jika calon pemimpin yang dipilihnya tidak lolos. Dan itu artinya, beberapa orang yang duduk di kursi DPRD hanya mewakili sepersekian persen perolehan suara rakyat dan tidak utuh.

"Saya anjurkan boikot nasional karena ada suara pemilih untuk calon yang tidak lolos tidak ikut terwakili dan itu bisa mencapai 70 persen. Masyarakat berhak memboikot karena tidak terwakili anggota DPRD di daerah, bukan kepala daerahnya," pungkas Tubagus.

(aws/trq)