Pimpinan DPD Apresiasi Pembatalan Pengadaan Mercy untuk Menteri

Jakarta - Wakil Ketua DPD Laode Ida mengapresiasi kebijakan Mensesneg Sudi Silalahi yang membatalkan pengadaan mobil Mercedes-Benz untuk jajaran menteri presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, kebijakan ini mesti dihargai karena berani menyesuaikan aspirasi masyarakat yang tidak setuju.

"Saya kira ini perspektif yang sensitif. Reaksi masyarakat bisa direspon Kemensesneg dan ini sangat harus diapresiasi," ujar Laode saat dihubungi detikcom, Kamis (11/9/2014).

Dia mengatakan memang semestinya ada mandat agar pejabat negara tidak terbiasa dengan fasilitas negara yang bernilai mewah. Sudah seharusnya, kata dia, kalau pejabat selevel menteri fokus penuh terhadap pekerjaan. Jadi, bukan sebaliknya malah repot ingin mendapatkan jatah fasilitas mobil.

"Para menteri enggak usah ribet pakai mobil mewah. Kan hitungannya paling mobil ke kantor. Jauh paling rapat ke tempat yang enggak begitu jauh," sebut senator asal Sulawesi Tengah itu.

Laode pun membandingkan dengan dirinya yang hanya memakai mobil dinas Toyota Camry tahun 2004. Meski setiap tahun ada penyusutan, namun kualitas mobil yang dipakainya masih terawat.

"Saya sudah lama pakai Camry tahun 2004. Masih bagus, empuk, mesin juga masih terawat," katanya.

Sebelumnya, Mensesneg Sudi Silalahi membatalkan pengadaan mobil Mercy untuk para menteri Jokowi. Kebijakan pengadaan mobil dinas menteri nantinya bakal diserahkan langsung ke pemerintahan yang baru. Pembatalan ini juga karena desakan publik agar pengadaan lelang ini tidak dilanjutkan. Jokowi sendiri juga menolak.

"Mensesneg memutuskan kendaraan dinas tidak dilanjutkan, pembelian kendaraan dinas utamanya jenis dan harga diserahkan kepada pemerintahan mendatang," ujar Sesmensesneg Taufik Sukasah di kantor Setneg, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

(hat/trq)