"Biar bagaimana pun juga Pak Ahok ini perlu memikirkan relasi mengelola kekuatan politik. Apalagi ngelihat dia kan pada 2012 diusung PDIP dan Gerindra, Ahok bukan independen. Dalam undang-undang, sulit kalau dia mau nolak usulan DPRD, bisa enggak dapat-dapat nanti wakilnya," ujar Siti saat dihubungi detikcom, Rabu (10/9/2014).
Dia pun menganjurkan agar Ahok bisa berkomunikasi lebih cair dengan DPRD. Keinginan Ahok menurutnya harus disampaikan langsung ke DPRD. Jika memang menginginkan kalangan birokrat berprestasi jadi wakilnya, Ahok mau tidak mau mesti membuka pembicaraan dengan DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, konsekuensi sebagai Gubernur DKI nanti harus dijalankannya. Meskipun itu berat dan dirinya nanti mendapat banyak cibiran.
"Setiap persoalan jangan melibatkan publik karena publik butuh kenyamanan. Dan, ini risiko kerjaan Ahok kalau nanti naik jadi gubernur," katanya.
Sebelumnya, Ahok terkesan siap membuka 'konfrontasi' dengan DPRD. Hal ini terkait pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menyusul terpilihnya Jokowi menjadi presiden maka posisi Gubernur DKI otomatis diisi Ahok. Sementara, untuk wagub diusulkan oleh partai pengusung, yaitu PDIP dan Gerindra ke DPRD. Nama yang diusung kemudian dipilih dan ditetapkan oleh DPRD, lalu dibawa ke Gubernur DKI.
"Kita lihat saja. Kalau perlu nggak usah lagi, biarin saja. Saya nggak mau tanda tangan, biarin saja," kata Ahok di balai kota DKI Jakarta, Rabu (10/9/2014).
"Supaya nanti kalau ada wakil ngelobi-lobi, ya kita bikin tontonan baru lah," pungkasnya.
(hat/rmd)










































