Tokoh Reformis Dukung Pilkada Tak Langsung Justru Mengkhianati Reformasi

Jakarta -

Wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD yang dicuatkan Koalisi Merah Putih memicu polemik. Sejumlah politisi di koalisi pendukung Prabowo-Hatta ini sebelumnya dikenal reformis. Namun dukungan mereka terhadap pilkada tidak langsung justru mengkhianati reformasi yang sedang bergulir.

"Bisa jadi demikian, mengkhianati reformasi. Kalau tidak ada kepentingan, kenapa baru sekarang setelah Pilpres. Kalau benar-benar tulus, kenapa tidak dua tahun lalu misalnya," ujar pakar komunikasi politik dari FISIP Universitas Airlangga, Henry Subiakto saat berbincang, Kamis (11/9/2014).

Menurut Henry, mempersoalkan mekanisme Pilkada saat ini tidak tepat. Karena polarisasi politik pasca Pilpres masih sangat kental. Meskipun logika yang dibangun Koalisi Merah Putih soal substansi Pilkada tidak langsung dapat dipahami, namun nuansa balas dendam untuk merebut kekuasaan di daerah lebih kuat.

"Kedua-dua pendapat memiliki logika yang sama-sama punya plus minus, yang pro pilkada langsung, ini pendukung sistem politik yang universial di banyak negara, mereka berdasarkan pada vox populi vox dei, suara rakyat itu suara tuhan. Itu yang umum terjadi seperti di AS. Buku-buku politik di kampus-kampus juga mempelajari sistem ini. Sehingga menyesuaikan di Barat," jelasnya.

Sementara yang mendukung pilkada tidak langsung, lanjut dia, suka atau tidak suka sebenarnya memang ini berdasarkan pada filosofis Pancasila. Mendukung Pilkada langsung sama dengan melupakan Pancasila.

"Namun momentum mereka saat ini sangat tidak tepat. Kalau dibilang kemunduran, ya jelas kemunduran demokrasi dan reformasi. Karena setelah amandemen UUD 45, sebenarnya kita sudah sepakat dengan demokratisasi yang liberal," kata dia.

Pemimpin parpol dalam Koalisi Merah Putih melakukan pertemuan di kediaman politisi senior Golkar Akbar Tandjung tadi malam. Mereka membahas agenda-agenda politik ke depan, salah satunya soal RUU Pilkada. Salah satu tokoh Koalisi Merah Putih, Amien Rais selama ini dikenal sebagai tokoh reformasi. Dalam pernyataan semalam, Amien mengakui keliru memiliki pandangan soal Pilkada langsung yang pernah digaungkannya di awal reformasi.

"Saya termasuk yang yakin sekali kalau pemilihan langsung maka politik uang bisa diatasi, karena tidak mungkin puluhan sampai ratusan juta lebih masyarakat bisa dimainkan dengan uang," katanya.

"Ternyata kami keliru, Pilpres‎-pun politik uang bicara dengan sangat lantang," lanjut Amien.

(rmd/ndr)