Muhammadiyah Tak Setuju WNI yang Ikut ISIS Dicabut Kewarganegaraannya

Jakarta - Sejumlah Warga Negara Indonesia terindikasi masuk dalam kegiatan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Bahkan di sejumlah daerah di Indonesia, bendera ISIS telah beredar. Meski begitu Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin tak setuju mereka yang terlibat dalam ISIS dicabut kewarganegaraannya sebagai WNI.

"Jangan sampai ke sana. Perlu pembinaan, panggil mereka, didik mereka. Saya yakin banyak pemuda islam yang tidak tahu dan ini juga jadi tanggung jawab ormas-ormas islam," ungkap Din usai menghadiri pertemuan tokoh ormas islam dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (10/9/2014).

Menurut Din, dalam menangani permasalahan ISIS yang sudah mulai muncul di Indonesia ini adalah dengan adanya kebersamaan dari semua pihak. Strategi komprehensif pun juga disebut penting.

"Untuk menghadapi ini perlu kebersamaan, strategi komprehensif. BNPT kalau masih kaya gitu nggak bisa. Harus ada kesungguhan dan kesejatian. Tangkap, yang mengibarkan bendera ISIS banyak, kenapa didiamkan. Kalau porsi kami menyadarkan masyarakat," kata Din.

Ketua MUI ini menilai penanganan aksi terorisme di Indonesia belum terlalu tepat. Indonesia pun diminta mencontoh negara-negara lain dalam menangani terorisme.

"Kita harus dalami informasi, tapi sayangnya jika ada teroris selalu berakhir dengan kematian sehingga tidak bisa kita dalami. Coba lihat tempat lain perbandingan saja dengan Malaysia, nggak ada BNPT di sana tetapi relatif tidak ada aksi teror. Indonesia perlu belajar dengan cara-cara negara lain," Din berargumen.

Meski tak menyetujui cara penegak hukum, Din pun meminta agar pihak yang berwenang memberi tindakan yang tegas jika ada seseorang terindikasi mengikuti ideologi radikalisme. Selain dengan tindakan, menurut Din perang ideologi diperlukan untuk memberantas terorisme.

"Karena ISIS menyentuh jantung negara bangsa, ingin membentuk negara lain atau sistem lain maka itu urusan TNI dan masyarakat Indonesia untuk menghadapinya. Perlu ada ketegasan. Yang penting langkahnya, kalau ada kelompok yang mengerek bendera ISIS yang dinyatakan terlarang itu, jangan segan-segan polisinya untuk menindak. Cari siapa provokatornya. Kalau dia sudah menyentuh NKRI yang berdasarkan pancasila ini seharusnya tidak ada titik kompromi. Itu urusan TNI untuk umat islam dan ormas islam akan mendukung," ucap pria yang lahir di Sumbawa ini.

"Dia bertumpu pada ideologi radikal sendiri maka sebaiknya dihadapi dengan ideologi. Di sini lah uregensinya, kita memperkuat ideologi keislaman di Indonesia ini yang bersifat moderat ini dan kedua ideologi kebangsaan kita. Kalau ini kuat maka ideologi apapun tidak akan mempan untuk mempengaruhi anak muda kita," pungkas Din.

(ear/ndr)